Jokowi-JK Finalisasi Reshuffle Kabinet Akhir Pekan Ini
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dikabarkan akan memfinalisasi rencana perombakan (reshuffle) kabinet jilid dua pada akhir pekan ini. Jadi, kemungkinan besar pengumuman reshuffle bisa dilakukan awal pekan depan. Sejumlah posisi yang akan dirombak dan nama calon menteri wajah baru sudah ditimang Presiden.
Sumber Katadata di lingkungan Istana Wakil Presiden menyatakan, pembahasan dan pengumuman reshuffle kabinet itu disesuaikan dengan waktu keberangkatan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri pada pekan depan. Rencananya, Wakil Presiden akan meninggalkan Jakarta pada Rabu depan (13/4) untuk menghadiri konferensi organisasi negara-negara Islam (OKI) di Istanbul, Turki, 14-15 April mendatang. Sedangkan Presiden akan memulai lawatan kenegaraannya ke Eropa, 17 April nanti.
“Jadi pengumuman reshuffle (kabinet) rencananya awal pekan depan, sebelum wakil presiden dan presiden ke luar negeri,” kata sumber tersebut. “Jika tertunda, akan diumumkan setelah kunjungan Presiden ke Eropa.”
Sebelumnya, selama pekan lalu, Presiden sudah mengevaluasi kinerja para anggota kabinet dan menentukan posisi-posisi menteri yang perlu diganti. Selanjutnya, pada pekan ini, Jokowi bersama Kalla akan membahas dan memilih para calon untuk mengisi pos menteri yang terkena reshuffle. “Kemungkinan rapat-rapat Presiden dengan Wakil Presiden pada hari Jumat sampai Minggu nanti,” kata sumber Katadata, Rabu (6/4).
(Baca: Beredar Daftar Reshuffle, Jokowi: Tidak Usah Ada Intervensi)
Saat dikonfirmasi, Kalla tidak membantah adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat ini. Namun, dia menolak memastikan waktu pengumuman reshuffle. "Pokoknya tunggu saja, begitu," katanya seusai membuka acara "Indonesia International Motor Show 2016" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/4).
Wakil Presiden juga enggan mengomentari kabar beberapa nama menteri yang akan diganti, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. "Baik saja kok hubungan saya dengan Ibu Susi," kata Kalla. Seperti diketahui, sebelumnya Kalla sempat meminta Menteri Susi untuk mengevaluasi kebijakan mengatasi pencurian ikan di laut karena telah mengganggu pendapatan para nelayan di dalam negeri.
