Jokowi Kaji Dana Jepang untuk Bangun Pelabuhan Patimban Rp 40 T
Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan sebuah pelabuhan besar atau pelabuhan utama di wilayah pantai utara Jawa Barat. Salah satu opsinya yaitu di daerah Patimban, Kabupaten Subang, sebagai pengganti Cilamaya yang dianggap berpotensi mengganggu infrastruktur minyak dan gas bumi di sekitar lokasi tersebut.
Presiden menyatakan, selain membangun pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur Indonesia, pemerintah berencana membangun pelabuhan di Jawa. Sebab, tiga pelabuhan besar saat ini: Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, dan Tanjung Perak Surabaya, sudah sangat padat. "Kita membutuhkan pelabuhan yang besar di pantai utara Jawa lebih kurang 7,5 juta TEUs pada tahun 2037, untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan logistik,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai rencana pembangunan Pelabuhan Patimban di Kantor Presiden, Senin (2/5), seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.
Kehadiran pelabuhan baru ini diharapkan dapat memangkas jarak jalur distribusi dan tidak perlu lagi menempuh jalur darat yang terlalu jauh. Namun, sebelum mengambil keputusan, Presiden meminta Menteri Perhubungan Ignaisus Jonan memaparkan hasil kajiannya terlebih dahulu. Kajian yang memuat kelayakan pembangunan Patimban itu bisa dilihat dari aspek teknis, hukum, skema pendanaan, dan lain-lain.
(Baca: Bappenas: Hanya Jepang yang Tertarik Biayai Pelabuhan Patimban)
Seusai rapat yang turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu, Jonan menyatakan Kementerian Perhubungan telah melakukan studi kelayakan dengan menilai enam lokasi di pesisir utara Jawa Barat. Hasilnya, Patimban adalah lokasi yang paling cocok untuk pembangunan pelabuhan besar.
Ia menyebutkan, apabila disetujui Presiden maka rencana pembangunan Pelabuhan Patimban akan menggunakan skema pembiayaan antarpemerintah. Rencana pembangunannya dimulai kira-kira awal tahun depan, dan 2019 bisa mulai pengoperasian tahap I dengan kapasitas awal sekitar 1,5 juta TEUs.
(Baca: Usulan Jonan, Pemerintah Bahas Utang Jepang untuk Pelabuhan Patimban)
Di sisi lain, total investasi yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan itu sekitar Rp 40 triliun. Pemerintah membuka kesempatan tawaran pinjaman dari Jepang untuk membiayai proyek tersebut. Meski pinjaman itu memiliki bunga murah sebesar 0,01 persen, pemerintah berkomitmen memiliki sepenuhnya Pelabuhan Patimban.
Menurut Jonan, yang paling utama adalah kehadiran pelabuhan besar itu untuk mendorong aktivitas ekspor. Saat ini memang sudah ada kompleks industrialisasi besar di Jawa Barat. Namun, pelabuhan yang ada selama ini tidak cukup menampung kebutuhan tersebut meskipun ada perluasan pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok. “Kalau di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek pasti ke Tanjung Priok. Tapi kalau ke daerah Karawang, Cikarang, dan daerah Jawa Barat lain, saya kira akan ke Pelabuhan Patimban,” ujarnya.
(Baca: Menteri Jonan Persilakan Swasta Bangun Pelabuhan)
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui, proyek Pelabuhan Patimban belum termasuk dalam Peraturan Presiden yang menaungi rencana proyek-proyek strategis. Namun, sebelum menerbitkan Perpres baru, Jokowi meminta Jonan melakukan renegosiasi dengan berbagai pihak agar proyek tersebut menguntungkan bagi Indonesia.
Salah satunya tentu saja negosiasi pinjaman dari Jepang untuk membiayai pembangunan Pelabuhan Patimban. Menurut Pramono, Presiden akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang pada 26-27 Mei mendatang. “Tentunya di dalam pertemuan dengan pimpinan Jepang ini juga menjadi pertanyaan (Patimban),” ujarnya.
