Bappenas: Hanya Jepang yang Tertarik Biayai Pelabuhan Patimban
KATADATA – Pemerintah berencana mengambil pinjaman dari Jepang untuk membiayai pembangunan proyek Pelabuhan Patimban. Alasannya, hingga saat ini hanya Jepang yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membiayai proyek tersebut.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan belum ada investor negara lain yang menyampaikan minatnya untuk membiayai proyek Pelabuahan Patimban. “Hanya Jepang yang nyatakan tertarik, belum ada negara lain lagi yang tertarik,” kata Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono di kantornya, Jakarta, Kamis (31/3).
Bambang menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membahas skema pendanaan proyek ini. “Setelahnya, kami akan bahas bersama dengan Kemenhub mengenai kapan (utang) dimasukkan dalam Bluebook (daftar rencana utang pemerintah),” ujarnya. (Baca: Usulan Jonan, Pemerintah Bahas Utang Jepang untuk Pelabuhan Patimban)
Kemudian Kementerian Keuangan akan menilai skema pembiayaan yang ditawarkan Jepang mengenai utang ini. Penilaiannya adan ditinjau dari besaran bunga, jangka waktu (tenor) pinjaman dan juga berapa lama masa tenggangnya. Menurut Bambang, yang paling penting adalah bagaimana dampak dan manfaat pembiayaan tersebut terhadap kemampuan fiskal negara. Selain itu, bagaimana dampak dan manfaat pelabuhan ini terhadap perekonomian dan masyarakat.
Sebelumnya Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengakui bahwa Jonan telah mengusulkan pinjaman dari Jepang untuk membiayai pembangunan proyek Pelabuhan Patimban. Usulan itu disampaikan melalui surat resmi kepada Kepala Bappenas. Namun dia mengaku belum bisa memutuskannya. Usulan ini masih harus melalui pembahasan rapat terbatas (ratas) kabinet yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Apabila disetujui oleh Presiden, maka utang dari Jepang itu akan segera dimasukkan ke dalam “Bluebook” atau daftar rencana pinjaman luar negeri pemerintah. "Dalam waktu secepatnya kami akan melakukan ratas agar bisa dipastikan,” ujarnya. (Baca: Sebagian Proyek Infrastruktur Akan Didanai ADB)
Pelabuhan Patimban ini rencana akan dijadikan pengganti proyek Pelabuhan Cilamaya yang gagal dibangun. Pembatalan pembangunan proyek itu telah diputuskan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Alasannya, setelah meninjau langsung ke lokasi, Kalla menilai pembangunan pelabuhan akan mengganggu jalur pipa migas milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
Seperti diketahui, PHE memiliki pipa migas di Blok Offshore Shore West Java (ONWJ), yang berdekatan dengan lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya. "Pembangunan infrastruktur penting, tapi pembangunan energi juga penting," kata JK.
