Di Sini Data Panama Papers Bisa Diakses
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah merilis data Panama Papers dini hari tadi. Data tersebut berisi ratusan ribu perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 yurisdiksi negara suaka pajak atau tax haven.
Melalui bank data ini, publik dapat memperoleh informasi mengenai jaringan perusahaan offshore yang dibuat oleh kantor firma hukum Mossack Fonseca dan perantara lainnya. Masyarakat bisa menyaring informasi dengan kategori negara maupun yurisdiksi offshore. (Baca: Pengakuan Pembocor Sumber Panama Papers).
Selain itu, bisa pula menggali data tentang peran bank, firma hukum dan lainnya dalam sistem finansial yang mendukung pendirian perusahaan cangkang (shell company). Pembaca pun bisa melihat detail yayasan-yayasan swasta di Panama, termasuk para pengendalinya.
Untuk mengaksesnya, data Panama Papers bisa di-klik di sini.
Konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ) mengenalkan Panama Papers pada awal bulan lalu. Data yang bersumber dari bocoran informasi Mossack Fonseca, Panama ini memuat 11,5 juta dokumen. Isinya menyangkut daftar klien Fonseca dari berbagai negara yang mendirikan perusahaan di negara-negara suaka pajak. Sebagian besar motifnya diduga untuk menyembunyikan harta dari endusan aparat pajak.
Bank data ICIJ juga menunjukkan informasi lebih dari 100 ribu entitas yang masuk dalam investigasi Offshore Leaks pada 2013. Namun, ICIJ memutuskan tidak semua data akan ditayangkan. Konsorsium wartawan itu hanya akan menyiarkan informasi paling dasar dari sebuah perusahaan. Misalnya, terkait lokasi, nama perusahaan, dan para pemegang sahamnya. (Baca: Penjaga Etik BPK di Pusaran Panama Papers).
Secara keseluruhan, aplikasi bank data yang bisa digunakan interaktif ini memuat lebih dari 320 ribu nama serta perusahaan di balik struktur offshore. Karena data tersebut belum disusun dengan standar yang sistematik, akan ada sejumlah duplikasi nama.
Sejumlah pengamat media dan pemimpin politik menyebut Panama Papers telah memperlihatkan kesenjangan akibat sistem offshore. “Saat penghindaran pajak dilakukan dan aset negara dilarikan ke suaka pajak, semuanya akan berdampak buruk terhadap misi kita untuk menghilangkan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan,” kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam pembukaan pertemuan antara Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) di Washington, seperti dilansir ICIJ, Selasa, 10 Meri 2016.
Pertemuan itu digelar sesaat setelah ICIJ dan lebih dari seratus organisasi media mengulas investigasi Panama Papers. “Transparansi tidak akan berjalan mundur,” kata Kim. Ia memperingatkan orang-orang yang melakukan penghindaran pajak saat ini tinggal menunggu waktu, karena identitas mereka segera terkuak. Ia yakin di dunia akan ada lebih banyak keterbukaan informasi. (Baca: Panama Papers dan Ketidakadilan Sistem Pajak).
