Izin Pembangunan Seluruh Proyek Kereta Cepat Terbit Pekan Depan

Pelaksanaan konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung bisa kembali dimulai pekan depan. Rencananya Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan izin pembangunan proyek yang telah tertunda hingga beberapa bulan ini.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan hal ini usai menghadiri rapat antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (3/7). Dia menargetkan izin ini bisa rampung pekan depan.  

(Baca: Luhut Minta Proyek Kereta Cepat dan Bandara Dikebut)

Prasetyo mengatakan izin pembangunan akan diberikan dengan beberapa catatan teknis yakni pembebasan lahan harus diselesaikan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Selain itu KCIC juga harus menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) jembatan kereta cepat yang ada.

"Diberikan izin menyeluruh, tapi dengan syarat-syarat itu," kata Prasetyo. Izin tetap akan diberikan meski syarat-syaratnya belum selesai. Penyelesaiannya bisa dilakukan selama masa konstruksi.

Prasetyo menjelaskan tidak ada syarat minimal berapa besar lahan yang harus dibebaskan untuk mendapatkan izin pembangunan. Pembebasan lahan harus mencakup keseluruhan lahan yang akan digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

(Baca: Jonan Minta KCIC Beli Semua Lahan untuk Kereta Cepat) 

Sebelumnya Kemenhub memang menyatakan komitmennya untuk mengeluarkan izin pembangunan proyek tersebut. Izin ini bisa diberikan jika KCIC bisa memastikan status lahan yang akan digunakan. Apakah statusnya sewa atau membeli. Ini penting untuk mengurangi risiko masalah yang bisa timbul di kemudian hari.