Dua Tahun Jokowi, Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Jadi Sorotan
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah berjalan genap dua tahun, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Ekonom menyoroti poin-poin ekonomi dalam program Nawa Cita yang masih belum tercapai.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mencatat, tiga program Nawa Cita di bidang ekonomi hingga kini belum memuaskan. Ketiga program itu adalah kemandirian ekonomi, membangun Indonesia dari pinggiran, dan peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi.
"Saya pikir pencapaiannya masih jauh dari harapan," katanya dalam diskusi bertajuk “Dua Tahun Nawacita: Lampu Kuning Produktivitas dan Daya Saing” di Jakarta, Kamis (20/10). (Baca: Dua Tahun Jokowi-JK, Kadin Minta Pemerintah Fokus 3 Poin Utama)
Dari sisi daya saing, Enny melihat terjadinya penurunan. Ia mengacu kepada penurunan peringkat daya saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) di posisi 41. Padahal, posisi Indonesia tahun sebelumnya di peringkat 37. "Tahun 2014 juga masih berada di posisi 31," katanya.
Enny juga menilai kondisi kemudahan berusaha di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Hal itu tercermin dari peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang dirilis Bank Dunia, yang menempatkan Indonesia di posisi 109 dari 189 negara. Posisi ini di bawah beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator kemudahan usaha, seperti indeks memulai usaha, mendaftarkan properti, pembayaran pajak, serta perdagangan lintas negara. "Selain itu produktifitas manufaktur kita juga saat ini menurun," kata Enny.
(Baca: Pemerintah Prediksi Peringkat Kemudahan Usaha Sudah di Atas 50)
Sekadar informasi, pemerintah sebenarnya telah berupaya mendongkrak peringkat kemudahaan usaha itu dengan penyerhanaan berbagai perizinan dan persyaratan usaha. Upaya tersebut juga dimasukkan dalam salah satu paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah beberapa bulan lalu. Tujuannya agar peringkat 40 kemudahan usaha yang ditargetkan Presiden dapat segera tercapai.
Sementara itu, dari sisi kemandirian ekonomi, Indef menyoroti melonjaknya impor barang konsumsi hingga 12,8 persen pada periode Januari - September 2016. Sebaliknya, impor barang modal yang digunakan untuk memacu industri malah merosot 12,6 persen.
Begitu pula dengan instrumen kebijakan nontarif pemerintah dalam menahan serbuan impor. "Instrumen kebijakan nontarif kita juga hanya 272 jenis, padahal Amerika Serikat punya 4.780 jenis," kata peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus.
Selain itu, Heri menyoroti kemandirian pangan Indonesia yang relatif lemah jika dibandingkan negara lain. Dari data Global Food Security Index atau indeks ketahanan pangan, Indonesia hanya berada di peringkat 71 dari total 113 negara.
Bandingkan dengan Vietnam di posisi 57 dan Malaysia di peringkat 35. "Ironis karena kita juga merupakan negara agraris," katanya. (Baca: Reformasi Hukum, Jokowi Komitmen Berantas Pungli)
Peneliti Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, juga menyoroti program membangun Indonesia dari pinggiran yang masih belum tercapai. Hal itu tercermin dari konsentrasi porsi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Pulau Jawa. "Sumbangan Jawa dalam membentuk PDB mencapai 58,8 persen, bandingkan dengan Kalimantan yang hanya 7,6 persen," katanya. Begitu pula investasi di Jawa memiliki porsi 52 persen, sedangkan Sumatera 20 persen.
Bhima juga menyebut angka kemiskinan, terutama di desa, yang semakin parah. Hal ini berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 yang mencatat penurunan penduduk miskin sebesar 500 ribu penduduk.
