Bappenas Arahkan SMI Jadi Bank Pembangunan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro berharap PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) beroperasi sebagai bank pembangunan. Bila terlaksana, hal ini merupakan perluasan bisnis perusahaan yang selama ini berfokus dalam pembiayaan infrastruktur.
Menurut Bambang, dengan menjadi bank pembangunan maka SMI dapat berfokus kepada pembiayaan industri pionir serta masuk ke dalam sektor pertanian berskala besar. Substanis ini sesuai dalam Rancangan Undang-Udang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).
“Lebih bagus arahnya seperti itu karena yang butuh support bukan infrastruktur saja,” kata Bambang di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016. (Baca: Menteri Keuangan Kaji Ulang Pembentukan Bank Infrastruktur).
Dia berpendapat PT SMI saat ini sudah dapat dianggap sebagai bank infrastruktur. Oleh sebab itu, Bambang berharap ada perluasan target pembiayaan apabila perusahaan pelat merah tersebut dijadikan bank pembangunan. Sebab, selain memberi modal, SMI juga bisa masuk ke ekuitas perusahaan lain.
Walaupun telah menyiapkan RUU LPPI untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang mengatakan hal tersebut merupakan wilayah Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan lampu hijau. Dia hanya menyatakan langkah awal telah dibuat ketika menjabat menteri keuangan.
Sampai saat ini, rencana membesarkan PT Sarana Multi Infrastruktur menjadi Bank Infrastruktur belum mendapat persetujuan Sri Mulyani. Kabarnya, Sri masih mempelajari rencana tersebut. (Baca: SMI Targetkan Pembiayaan Infrastruktur Rp 6 Triliun pada Semester I).
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan telah menyampaikan garis besar rencana tersebut kepada Sri Mulyani. Namun, menteri meminta waktu untuk membahasnya. “Ibu Menteri harus lihat dulu agar lebih firm di level menteri,” katanya.
Rencana ini muncul lantaran pemerintah merasa selama ini SMI kurang maksimal membiayai pembangunan infrastruktur. Kendala utamanya adalah modal yang masih kecil. Di sisi lain, Pusat Investasi Pemerintah juga mempunyai sejumlah masalah. Selain masalah modal, fleksibilitas mendanai proyek infrastruktur kerap terhambat karena posisinya sebagai Badan Layanan Umum (BLU). (Baca juga: Percepat Tol Sumatera, Hutama Karya Terima Rp 1,1 Triliun dari SMI)
Di sisi lain, bank umum sulit mendanai proyek infrastruktur karena mayoritas dana simpanannya berjangka pendek. Padahal, pembiayaan infrastruktur bersifat jangka panjang. Karena persoalan ini pula pemerintah gagal menjadikan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi bank infrastruktur.
