Banyak Proyek Infrastruktur Daerah yang Belum Siap Didanai

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencatat, pembiayaannya untuk proyek infrastruktur masih didominasi proyek-proyek di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Alasannya, belum banyak proyek infrastruktur di wilayah lain yang siap didanai oleh perusahaan pelat merah bidang pembiayaan infrastruktur tersebut.

Direktur Utama SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya tengah berupaya membantu penyiapan proyek-proyek infrastruktur di wilayah tengah dan timur Indonesia agar bisa cepat didanai. "Makanya kami membuka jasa konsultasi dalam penyiapan proyek, justru karena kamimenyadari proyek yang siap didanai masih langka di wilayah tengah dan timur," katanya di Bali, Kamis (8/11).

Hingga Oktober lalu, SMI mencatat total komitmen pembiayaan mencapai Rp 39,51 triliun. Dari jumlah itu, yang sudah disalurkan sebesar Rp 21,91 triliun. Pembiayaan terbanyak mengalir untuk proyek infrastruktur di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 42 persen dari total penyaluran. Sedangkan di Sumatera 28 persen, Kalimantan dan Sulawesi 11 persen, serta Papua dan Maluku 8 persen.

Pembiayaannya paling besar mengalir untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), pembangunan jalan, ketenagalistrikan. transportasi, serta minyak dan gas bumi. (Baca juga: Jadi Bank Pembangunan, SMI Yakin Sri Mulyani Setuju)

Emma menuturkan, pemerintah daerah sebetulnya memiliki dua opsi pembiayaan yang bagus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, yaitu melalui skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dengan pinjaman daerah.

Dua opsi ini bisa dimanfaatkan di tengah seruan pemerintah pusat agar daerah tak lagi mengandalkan dana transfer untuk membangun infrastruktur.

Fitur pembiayaan berupa pinjaman daerah ini menarik. Sebab, bunga pinjaman tidak mengikuti bunga pasar, acuannya mengikuti bunga Surat Utang Negara (SUN) sesuai tenor ditambah margin. Selain itu, proyek bisa lebih cepat selesai dibanding menggunakan anggaran negara melalui kontrak tahun jamak (multi years contract) yang pengadaan harus bertahap lantaran disesuaikan dengan bujet tahun anggaran. "Bisa tiga tahun baru terbangun, kalau fasilitas ini setahun terbangun," ucapnya.

Tapi, Emma mengakui, prosesnya panjang, karena pemda harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. "Dukungan politis yang biasanya terkendala, sehingga persiapannya cukup lama," kata dia. Tidak bisa secepat pinjaman komersil. 

Untuk mendorong pemanfaatan fasilitas pinjaman ini, SMI telah melakukan sosialisasi kepada asosiasi pemerintah kabupaten dan kota dalam berbagai forum. Perseroan percaya diri menyalurkan lantaran mendapat penjaminan dari Kementerian Keuangan. Bila terjadi penunggakan atau kegagalan pengembalian pinjaman oleh pemda, dana transfer daerah bisa ditahan atau dipotong sesuai dengan nilai tunggakannya.  

Hingga Oktober lalu, sudah 20 pemda yang memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut, dengan status pembayaran lancar. Adapun total penyaluran mencapai Rp 1,15 triliun, sedangkan nilai komitemen sebesar Rp 2,44 triliun. Sebanyak 61 persen mengalir untuk proyek infrastruktur di Sulawesi, dan sisanya untuk proyek di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebanyak 20 persen, serta Sumatera 19 persen. 

Hingga kini, minat pemda atas fasilitas pinjaman ini besar. Ada 47 pemda yang tengah memproses pinjaman daerah dengan total nilai Rp 8,7 triliun. (Baca juga: Darmin Minta Pemda Beri Insentif Pajak untuk Tarik Investasi)

Secara keseluruhan, SMI menargetkan komitmen pembiayaan bisa meningkat dari target tahun ini yang sebesar Rp 46,8 triliun menjadi Rp 63,6 triliun pada tahun depan. Begitu juga dengan target penyaluran pembiayaan, naik dari Rp 26,1 triliun menjadi Rp 36,5 triliun.

Sekadar informasi, pada 2017 nanti, beberapa proyek strategis nasional yang turut dibiayai SMI di antaranya pembangunan tol Beukahuni - Terbanggi Besar di Lampung, proyek palapa ring timur, dan berbagai proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera.