Pecah Suara Berbagai Instansi Sikapi Revisi Pergub ERP
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan melibatkan instansi lain untuk meminta masukan dalam menyusun revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 149/2016 tentang jalan berbayar elektronik (ERP). Beberapa instansi ini ternyata tidak satu suara dalam menyikapi pergub ini.
Direktur Penindakan KPPU Gopprera Panggabean mengatakan saat rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi di Balai Kota, Jakarta, pekan lalu, terjadi perbedaan pendapat antara masing-masing instansi. Terutama mengenai perlu atau tidaknya ketentuan mengenai teknologi yang akan digunakan untuk ERP Jakarta diatur dalam pergub tersebut. (Baca: Revisi Aturan ERP, Pemprov Jakarta Libatkan KPK dan Banyak Lembaga)
"Ada beberapa instansi yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak bermasalah, kalau itu memang teknologi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan sudah berdasarkan pada hasil kajian dan evaluasi yang sudah dilakukan Pemda DKI Jakarta," ujar Gopprera kepada Katadata, Jakarta, Selasa (31/1).
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata, mayoritas instansi yang hadir dalam pertemuan tersebut menginginkan agar revisi Pergub ini tidak mensyaratkan teknologi tertentu. Dengan begitu tender pengadaan ERP Jakarta bisa lebih terbuka untuk semua teknologi.
Instansi tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepolisian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), termasuk KPPU. (Baca juga: KPPU: Pemprov DKI Langgar UU Jika Tender ERP Tak Diulang)
Sedangkan, beberapa pihak lain menyatakan bahwa Pergub tersebut tidak perlu revisi, untuk memastikan proyek ini berjalan maksimal. Instansi dalam pihak ini adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan Kejaksaan. Mereka beralasan teknologi DSRC dengan frekwensi 5,8 Ghz yang diatur dalam Pergub 149/2016, telah terbukti diberbagai negara dan telah diuji coba di Jakarta.
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko tidak membantah adanya perbedaan pandangan yang menyebabkan dua kubu tersebut terbentuk atas revisi Pergub ini. Bahkan, pihak Kepolisian secara tegas memberikan saran bahwa teknologi yang digunakan memastikan adanya data pengguna atau pengemudi.
