Pemerintah mempelajari mekanisme denda untuk media sosial penyebar hoax seperti yang berlaku di Jerman.
Rudiantara
Menteri Kominfo Rudiantara. Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) akan bertemu dengan petinggi Facebook besok (14/2). Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya membendung berita palsu atau hoax yang marak di dunia maya, terutama di jejaring media sosial seperti Facebook.

 “Agenda pertemuan itu mengenai penanganan fake news dan konten-konten yang bertentangan dengan perundangan kita,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Telematika (Aptika) Kominfo, Samuel A. Pangerapan, kepada Katadata melalui aplikasi pesan singkat, Senin (13/2).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sebelumnya, pemerintah telah menyurati beberapa media sosial dan perusahaan internet untuk membahas masalah ini. Selain Facebook, mereka yang dikirimi surat adalah Google, dan Twitter.

(Baca juga:  Jokowi Dukung Verifikasi Media untuk Dapat Informasi Rujukan)

Sementara Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa pemerintah telah mempelajari taktik beberapa negara untuk menangkal hoax yang beredar di media sosial. Misalnya, bagaimana pemerintah Jerman akan menjatuhkan denda pada Facebook dan perusahaan sosial media lain hingga US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7 miliar untuk tiap hoax yang beredar.

“Kalau ada pemicunya ke Facebook, yakni Pemerintah Jerman, bargain kita bisa lebih tinggi ke mereka (Facebook),” katanya di Gedung DPR, 13 Februari lalu.

Selain itu, Rudiantara mengatakan fokus pemerintah adalah pada sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai bagaimana memilah informasi mana yang kredibel. Ketimbang menggunakan UU ITE Pasal 39 untuk membatasi akses dan memblokir konten.

(Baca juga: Facebook Butuh CEO Independen, Zuckerberg Didesak Mundur)

Ia pun mengatakan pemerintah belum akan membuat Undang-Undang (UU) khusus terkait dengan peredaran berita hoax ini. Alasannya, pembuatan UU membutuhkan waktu yang lama, sedangkan peredaran berita hoax sudah merajalela, terutama di dunia maya.

Pihaknya juga menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk memerangi berita hoax. Selain memfasilitasi inisiatif masyarakat seperti Masyarakat Anti Hoax yang membuat kanal pelaporan, Kemenkominfo juga mendorong Dewan Pers untuk bekerja sama dengan platform social media.

“Dewan pers dan Google sudah kerjasama melalui Google Lab News, kemarin melakukan pelatihan bersama wartawan untuk menyaring dan menggunakan tools mereka mengurangi adanya hoax di sosial media,” katanya.

(Baca juga:  Jerman Akan Denda Facebook Rp 7 Miliar per Satu Berita Hoax)

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Ada hampir 30 juta situs pornografi yang beredar di internet. Sedangkan situs yang bisa diblokir baru mencapai sekitar 700 ribu.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 Bagir Manan sebagai anggota Dewan Etik AMSI.
Berbagai perusahaan OTT asing seperti Google, Line, Facebook, Telegram, hingga Twitter wajib mengikuti aturan yang berlaku di dalam negeri.