Zuckerberg dinilai cenderung mengambil kebijakan yang diyakininya benar, tapi malah merugikan Facebook.
Joko Widodo
Mark Zuckerberg saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Foto:BPMI Setpres

Menjadi pendiri dan berjasa mengembangkan Facebook, Mark Zuckerberg bukan berarti dapat kekal menduduki kursi pemimpin perusahaan media sosial tersebut. Saat ini, Facebook mendapat tekanan dari sekelompok pemegang saham yang menginginkan Zuckerberg mundur dari kursi CEO.

Para pemegang saham itu menilai lebih baik posisi vital Facebook diisi oleh individu yang independen. Tujuannya adalah meningkatkan tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel dan berpihak kepada pemegang saham.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Desakan mundur itu berawal dari sejumlah pemegang saham Facebook, yang juga menjadi anggota organisasi pengawas media sosial bernama SumOfUs. Organisasi ini terbentuk dari komunitas online yang melakukan kampanye agar perusahaan-perusahaan peduli terhadap perubahan iklim, hak pekerja, masalah diskriminasi dan hak asasi manusia, korupsi, serta persoalan kekuasaan perusahaan.

"Empat anggota SumOfUs tercatat sebagai pemegang saham," kata penasihat pasar modal dari SumOfUs, Lisa Lindsley seperti dilansir venturebeat, Senin (6/2). Jadi, mereka bisa mengajukan proposal untuk meminta Zuckerberg meninggalkan kursi CEO.

Lindsley mengklaim, ada 333 ribu orang yang telah menandatangani sebuah petisi yang menuntut Facebook melakkukan perbaikan. Sebanyak 1.500 orang di antaranya merupakan pemegang saham Facebook.

Padahal, Facebook saat ini tidak sedang dalam kondisi genting. Harga sahamnya terus naik, bahkan melebihi prediksi para analis di Wall Street. Perusahaan ini pun makin siap bersaing dengan Snap dalam fitur pengirim pesan. (Baca: Snapchat Bidik Dana IPO Rp 40 Triliun, Terbesar Setelah Facebook)

Namun, yang menjadi kekhawatiran SumOfUs adalah kecenderungan Zuckerberg mengambil kebijakan yang diyakininya benar. Padahal, kebijakan itu belum tentu menguntungkan, malah kerap merugikan Facebook dan para pemegang sahamnya.

Salah satu contohnya adalah ketimpangan kekuasaan. Dalam rapat pemegang saham pada Juni lalu, para peserta diminta menyetujui proposal penerbitan saham kelas C agar Zuckerberg tetap bisa mengendalikan perusahaan.

Meski proposal penerbitan saham tersebut disetujui, Facebook kemudian menjalani proses pengadilan yang menilai kesepakatan itu tidak adil. Penerbitan saham kelas C dianggap bertujuan mendukung Zuckerberg melanjutkan langkahnya di Facebook dalam jangka panjang.

(Baca: Berkat Iklan Mobile, Facebook Untung Rp 48 Triliun di Kuartal IV-2016)

Rencana penerbitan saham kelas C itu pertama kali diumumkan setelah Zuckerberg dan istrinya, Priscilla Chan, pada 2015 menyatakan akan memberikan 99 persen kepemilikan saham mereka. Tujuannya, untuk mendukung hak anak dalam kesetaraan.

Sejumlah pemegang saham kemudian mengajukan proposal tuntutan agar hak pemegang saham akan diperkuat dengan adanya sosok independen dalam jajaran direksi. Mereka menginginkan sosok "yang mampu menghadirkan keseimbangan kekuasaan antara CEO dan direksi, serta mendukung kepemimpinan direksi yang kuat".

Lebih lanjut, proposal ini menegaskan, sosok yang mengisi kursi CEO harus memiliki sikap membangun. Sikap ini terutama ketika Facebook dihujani kritikan atas meluasnya sejumlah persoalan, antara lain berita sesat, penyensoran, ujaran kebencian, pemberlakuan standar komunitas yang tidak konsisten.

Adanya CEO yang sekaligus merangkap pemimpin perusahaan bukanlah hal baru. Kondisi tersebut ditemukan pada sejumlah perusahaan besar, termasuk Tesla, Bank of America, Walt Disney Company, IBM, Amazon, Netflix, dan Salesforce.

Jika Facebook mengimplementasikan usulan pemegang saham dalam proposal ini, maka akan ada tambahan direktur independen. Saat ini sudah ada lima direktur independen: Susan Desmond-Hellmann, Reed Hastings, Erskine Bowles, Marc Andreessen, dan Peter Thiel.

(Baca: Gandeng Facebook dan Google, Pemerintah Ajak Masyarakat Tangkal Hoax)

Namun, Facebook diperkiraan tidak akan mudah menyetujui permohonan sejumlah pemilik saham tersebut. Sebab, Zuckerberg merupakan pemegang saham perusahaan dan bisa dengan mudah mematahkan proposal itu bersama dengan para investor yang sejalan dengannya.

Lindsley menyadari, bukan hal mudah memperjuangkan tuntutan dari SumOfUs tersebut dalam rapat tahunan para investor. "Tapi para anggota direksi yang kompeten menyadari, tidaklah bijak mengabaikan suara para pemegang saham," ujar Lindsley.

Manajemen Facebook menolak berkomentar terhadap desakan para pemegang saham tersebut. Namun, Facebook diperkirakan akan mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan desakan pemegang saham tersebut pada April mendatang.

Artikel Terkait
Hingga saat ini, ratusan akun Facebook dan Twitter yang berisi konten negatif telah ditutup.
Pemerintah tidak hanya akan menutup akun yang menyebarkan konten kebencian, tetapi penyedia platform media sosial jika mereka menolak bekerja sama.
"Saya pikir fatwa MUI komplementer dengan keadaan saat ini," kata Teten