Kementerian PUPR Bentuk Unit Khusus Tanggul Laut Raksasa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk unit khusus untuk menangani proyek tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Tujuan dari pembentukan Unit Khusus NCICD adalah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek.
“Unit khusus tersebut telah disahkan pada bulan Februari 2017,” seperti dikutip dalam keterangan resmi Kementerian PUPR, Rabu (22/2). Unit khusus ini terdiri dari gabungan divisi internal Kementerian PUPR. Divisi yang terlibat adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), dan Badan Penelitian dan Pengembanga (Balitbang).
(Baca: Kementerian PUPR Minta Ada Unit Khusus Bahas Tanggul Laut Raksasa)
Unit khusus ini terdiri dari tiga Project Management Unit (PMU) dan satu Sekertariat PMU. Tiga PMU tersebut terdiri dari; PMU I Bidang Program dan Perencanaan, PMU II Bidang Pembangunan Tanggul, Pengendalian Banjir, dan Air Baku, serta PMU III Bidang Pembangunan Sanitasi dan Air Minum. Adapun Sekertariat PMU berfungsi untuk memonitor kegiatan setiap Bidang PMU untuk dilaporkan ke Ketua PMU.
Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan, Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Hari Suprayogi menginisiasi pertemuan antar Bidang PMU. Pertemuan ini akan rutin dilakukan untuk keselarasan pekerjaan antar bidang PMU.
Pada pelaksanaanya program NCICD ini melibatkan bantuan tiga negara lain, yaitu Korea (KOICA), Belanda (Ministry of Infrastructure and Environment/MIE), dan Jepang yang diwakili oleh JICA. Keterlibatan setiap negara tersebut memiliki fokus tugas yang berbeda-beda. KOICA membantu dalam pematangan studi kelayakan (feasibility study), MIE fokus untuk membantu masalah non-teknis, dan JICA dalam pematangan kajian penurunan tanah Jakarta.
(Baca: Lanjutkan Reklamasi Teluk Jakarta, Jokowi Kenalkan Proyek Garuda)
Rencana program kegiatan NCICD diawali dengan pematangan Rencana Induk (Master Plan) NCICD yang telah ditinjau ulang oleh Bappenas selama enam bulan pada tahun lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengarahkan kegiatan NCICD menjadi program yang lebih terintegrasi, karena NCICD bukan hanya proyek penanggulangan banjir, tetapi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup Jakarta secara keseluruhan.
Menurut Kepala Pusat Litbang SDA Kementerian PUPR William Putuhena, penyusunan Master Plan NCICD dengan perkembangan data terbaru secara detail, perlu melibatkan banyak ahli. Terutama tenaga ahli dalam negeri (local expert) yang kontra dengan program NCICD.
Langkah ini penting untuk memberi masukan dan solusi terbaik untuk permasalahan Jakarta. William berharap kritikan dari para ahli dapat menjadi solusi nyata yang dapat diimplementasikan di dalam program NCICD. Sehingga bisa sejalan dengan program pemerintah dan didukung oleh setiap elemen masyarakat.
