Dilaporkan ke KPK, Arcandra: Jangan Bahas Hal Tak Substansial
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar akhirnya buka suara terhadap laporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kontrak perusahaannya dengan PT Pertamina EP. Laporan itu dianggap hanya membuang energi karena harus berkutat dengan urusan politik.
Arcandra mengaku mengetahui adanya pelaporan dirinya ke KPK sepulang dari perjalanan dinas ke Iran. “Saya baca berita tentang saya yang dilaporkan ke KPK. Masya Allah, apa tidak ada energi yang lebih positif untuk mencari solusi yang riil,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/3). (Baca: Tersangkut Kontrak dengan Pertamina, Arcandra Diadukan ke KPK)
Menurut Arcandra, salah satu persoalan utama pengelolaan energi di Indonesia adalah banyaknya masalah politik. Sebab, ada pihak yang merasa terganggu ketika Kementerian ESDM membuat kebijakan yang lebih baik.
Para pemangku kepentingan dan masyarakat seharusnya memiliki fokus utama dalam pengelolaan energi yang lebih mendasar. "Jangan sampai, pengelolaan energi ini terus membahas hal-hal yang tidak substansial," katanya.
Pengelolaan energi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jika ada perbedaan, bisa berdiskusi dengan pemerintah yang telah menyusun rencana pengelolaan sektor energi ke depan. "Semakin banyak energi negatif, semakin tidak tahu arah negara ke mana," ujar Arcandra.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), Energi Watch Indonesia (EWI), melaporkan Arcandra ke KPK. Pelaporan ini terkait dugaan penyimpangan kontrak antara Arcandra sebagai konsultan perorangan dengan anak usaha PT Pertamina (Persero).
