MIGAS: Berita SKK Migas Terkini - Lifting Terbaru Hari Ini

Menteri Bahlil melantik 3 pejabat SKK Migas untuk mempercepat akselerasi dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi nasional.

Pertamina Subholding berada di pusat skandal korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, dengan MKAR ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama dalam kasus tersebut.

Pertamina mencatat peningkatan pendapatan sebesar 15% dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai puncak di US$ 84,9 miliar pada 2022, dipicu oleh harga minyak tinggi dan pertumbuhan sub-holding.

Proyek pengembangan Kilang Balikpapan akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak menjadi 1,15 juta barel per hari dengan nilai investasi US$ 7,4 miliar.

PT Pertamina merencanakan peningkatan produksi minyak menjadi 416 ribu bph dan gas 2.536 mmscfd di 2025, serta fokus pada proyek energi terbarukan dan strategis lainnya.

Dirjen Migas, Achmad Muchtasyar, dinonaktifkan pasca penggeledahan kantor oleh Kejagung yang mengungkap korupsi impor minyak sejak 2018.

Februari 2025, Kementerian ESDM dihebohkan oleh kasus korupsi impor minyak dan kontroversi distribusi LPG 3 kg, yang mengakibatkan penonaktifan Dirjen Migas dan revisi kebijakan distribusi elpiji.

Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan proses eksplorasi yang akan rampung pada tahun ini adalah Teluk Bone dan Pulau Seram.

Keputusan menonaktifkan Dirjen Migas Achmad Muchtasyar diambil setelah Kementerian ESDM melakukan evaluasi internal.

PT Pertamina Hulu Energi laporkan penemuan migas baru, mencapai 652 juta MBOE pada 2024, naik 34% dari tahun sebelumnya, dengan potensi besar ditemukan di Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan.

Pertamina mendukung proses hukum Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi impor minyak pada 2018-2023 dan siap memberikan data yang dibutuhkan.

Saat dihubungi Katadata.co.id, Kementerian ESDM tidak membantah ataupun membenarkan kabar penonaktifan Dirjen Migas.

BPH Migas berencana mengeluarkan aturan baru yang membatasi volume BBM Solar subsidi untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.

Serapan gas dalam program HGBT oleh Migas masih tercatat di bawah 80%, mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan tarif gas yang baru dikelola pemerintah.

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) terkait sebuah kasus yang masih belum diungkapkan secara detail.