Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 9,98 persen, tapi tingkat kemiskinannya mencapai 14 persen.
Petani Kakao
Aditya Pradana Putra | Antara Foto

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajukan budidaya tanaman kakao untuk masuk dalam program strategis kepada pemerintah pusat untuk daerahnya. Pengembangan tanaman bahan baku coklat ini diusulkan, lantaran adanya ketimpangan ekonomi di provinsi tersebut.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan saat ini tingkat kemiskinan di Sulteng mencapai 14 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi provinsi ini hampir dua kali pertumbuhan nasional, yakni 9,98 persen. Ketimpangan terjadi lantaran selama ini Sulteng mengandalkan pertambangan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sementara masyarakat Sulteng lebih banyak menyandarkan kehidupannya pada sektor pekebunan, terutama Kakao.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Atas dasar inilah Pemprov Sulteng merasa kakao perlu diprioritaskan pengembangannya. "Kami meminta untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan, maka pertanian seperti kakao ini ditopang (oleh pemerintah)," kata Longki yang ditemui usai rapat terbatas mengenai ‘Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah’ di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/3).

(Baca: Jokowi Minta Lampung Pacu Pertanian, Perkebunan dan Perikanan)

Longki mengatakan pengembangan bisa dilakukan dengan cara menganggarkan kembali program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao. Untuk diketahui pada tahun 2016 lalu anggaran Gernas Kakao hanya mencapai Rp 235 miliar. Lebih rendah tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Program ini kemudian dikombinasikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani kakao. Namun, perlu ada sosialisasi lebih intensif mengenai KUR kepada para petani. Karena pengetahuan petani kakao Sulteng yang masih minim dengan KUR serta perbankan.

Menurutnya, skema KUR hanya cocok kepada petani yang memiliki lahan minimal 2 hektare. "Kalau cuma (punya) sekian ratus pohon penggunaan KUR jadi tidak efisien," katanya. Makanya skema KUR yang ada sekarang, dianggap belum bisa menggenjot pengembangan petani kakao.

(Baca: Legalitas Lahan Dipertanyakan, Petani Sawit Sulit Raih Pendanaan)

Saat berkunjung ke Sulawesi Selatan akhir bulan lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Program Gernas Kakao harus terus berkelanjutan. Namun, karena anggaran negara terbatas, perlu dukungan dana dari pihak perbankan. Pemerintah akan mempersiapkan skema KUR untuk peremajaan tanaman, seperti pembiayaan dan pembelian bibit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui bahwa pengembangan kakao mulai perlu difokuskan di Sulteng. Selain kakao, ada juga tanaman lain yang bisa difokuskan yakni cengkeh serta kopi. Komoditas tanaman ini disebut Jokowi dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi Sulteng di masa depan.

"Selain itu jangan lupa siapkan industri pengolahan seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas hari ini. (Baca: Bandara Banda dan Food Estate Maluku Masuk Proyek Strategis)

Di luar usulan ini, Longki juga menjelaskan proyek infrastruktur strategis telah berjalan cukup baik di daerahnya. Hampir semua proyek ini tidak mengalami masalah, kecuali jalan Palu-Parigi. Proyek jalan ini terkendala masalah pendanaan. Agar bisa berjalan, dia mengusulkan proyek ini menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau bandara (Mutiara, Palu) tinggal ditawarkan untuk dilelang saja," katanya.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Dari total pertumbuhan ekonomi Sultra yang 6,51 persen pada 2016, sektor pertanian, perikanan, serta kehutanan berkontribusi 24,3 persen. Sisanya, tambang 19,3 persen dan konstruksi 14 persen.
"Stop ekspor raw material. Dorong agar industri mete berkembang di tanah air"
Peresmian Mega Proyek Pertamina Terintegrasi disebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi hulu ke hilir