Jokowi Minta Indikator Kemudahan Usaha Dibenahi Lebih Detail
Presiden Joko Widodo masih berharap peringkat kemudahan berusaha di Indonesia melompat tajam dari 91 ke posisi 40. Untuk mengejar target ini, dia meminta kementerian dan lembaga (K/L) membenahi seluruh indikator kemudahan berusaha yang dikeluarkan Bank Dunia tersebut secara detail.
Dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna sore tadi, Jokowi kembali menyinggung ranking berusaha yang diterbitkan Bank Dunia. Dia mengakui bahwa tahun ini peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia sudah naik. Namun, kenaikannya tidak terlalu signifikan dan belum sesuai harapan.
"(Peringkat kemudahan usaha) kita memang melompat, tapi masih di posisi 91," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/3). (Baca: Pemerintah Siapkan 3 Langkah Dongkrak Peringkat Kemudahan Bisnis)
Padahal dia telah memberikan target Indonesia harus berada di peringkat 40, dari posisi 106 pada 2016. Jokowi menganggap peringkat EODB merupakan persepsi yang menyangkut kepercayaan banyak pihak. Oleh sebab itu dia meminta agar 10 indikator kemudahan bisnis ini dibenahi dengan serius.
Dia juga meminta seluruh K/L, baik yang bergerak di bidang ekonomi maupun hukum kembali berbenah. "Kalau dilakukan secara detail maka saya yakin (ranking) kita akan meloncat," katanya, Rabu (15/3). (Baca: Jokowi Belum Puas dengan Kenaikan Peringkat Kemudahan Usaha)
Bank Dunia menempatkan Indonesia di peringkat 91 dunia dalam soal kemudahan berbisnis. Posisi ini naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun lalu yang berada di posisi 106. Kenaikan peringkat tersebut tercatat dalam laporan tahunan Doing Business 2017 yang diluncurkan Bank Dunia di Washington D.C, Amerika Serikat, pada Oktober tahun ini.
Kenaikan peringkat tersebut lantaran Bank Dunia memperhitungkan reformasi kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia dalam setahun terakhir. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menuturkan, Indonesia bahkan termasuk dalam 10 negara yang mencatat kemajuan peringkat tertinggi.
“Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan mutu lingkungan usaha bagi sektor swasta, khususnya dalam tiga tahun terakhir,” kata Rodrigo. (Baca: Pemerintah Revisi dan Cabut Aturan Penghambat Paket Ekonomi)
Sebelumnya Presiden sudah menginstruksikan para menteri untuk mengejar target tersebut dengan melakukan sejumlah terobosan. Salah satunya, dengan menghapus ribuan regulasi dan aturan bermasalah yang menghambat proses investasi. Pertengahan Agustus tahun lalu, Jokowi menyatakan sudah membatalkan lebih dari 3.000 peraturan daerah.
