Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerataan ekonomi yang digagas pemerintah. Selanjutnya, Kadin dan pemerintah bersepakat akan membuat tim untuk menyusun penerapan kebijakan itu.
Kadin
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah menggandeng para pengusaha untuk menyusun kebijakan pemerataan ekonomi. Salah satu upaya pemerataan ekonomi tersebut melalui pendidikan keterampilan atau vokasional, yang juga melibatkan perusahaan. Para pengusaha siap menyelenggarakannya, namun meminta adanya insentif dari pemerintah.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, program vokasi tersebut terkait erat dengan kewirausahaan yang secara dasar dimiliki oleh para pengusaha. Karena itu, Kadin mendukung penuh program vokasional yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi.

Sebagai tahap awal, Kadin Indonesia dibantu oleh Kadin Jerman akan mencetak 1.000 pelatih untuk mendidik para angkatan kerja dengan sistem vokasional. Rosan mengatakan, saat ini Kadin baru dapat mencetak 24 pelatih.

(Baca: Industri Dapat Insentif dari Pemerintah untuk Tingkatkan SDM)

"Mentornya disesuaikan dengan kebutuhan industri. Ada macam-macam seperti industri maritim," kata Rosan usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (17/3).

Di sisi lain, Rosan berharap pemerintah dapat memberikan keringanan pajak apabila suatu perusahaan atau pengusaha menggelar pendidikan vokasi. Keringanan yang diminta adalah pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. "Pak Darmin bilang, pemerintah mempertimbangkan hal tersebut," kata Rosan.

Secara umum, dia menyatakan, para pengusaha menyambut baik kebijakan pemerataan ekonomi yang digagas pemerintah. Selanjutnya, Kadin dan pemerintah bersepakat akan membuat tim untuk menyusun penerapan kebijakan itu. "Ini agar kami cepat mematangkan kebijakannya," kata Rosan.

Di tempat yang sama, Darmin menegaskan, pemerintah tidak akan langsung meluluskan permintaan insentif tersebut. Alasannya, pendidikan vokasi sebenarnya telah termaktub dalam aturan yang dibuat pemerintah. (Baca: Tingkatkan Kualitas SDM, Menkeu Kaji Insentif Bagi Industri)

Namun, dia menjanjikan, pemerintah akan membahas permintaan insentif pengusaha terlebih dahulu, lantaran banyak bagian dari kebijakan pemerataan yang harus disiapkan, "Jadi mungkin kami buat bertahap dulu," kata Darmin.

Ia menambahkan, pertemuan dengan Kadin ini lebih banyak membahas konsep pemerataan ekonomi. Setelah Kadin, Darmin berencana bertemu dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada Selasa mendatang. "Karena kami (pemerintah) tidak bisa menjalankan (kebijakan) ini sendirian," katanya.