Hari ini, gerakan 100 Ribu UMKM Go Online diluncurkan di 30 Kota.
GELAR INOVASI PRODUK UMKM
Penjaga stan menjelaskan tentang berbagai produk kerajinan kepada calon konsumen saat Gelar Inovasi Produk UMKM, Koperasi dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (13/3). Pameran yang menampilkan beragam produk industri ANTARA FOTO/R Rekotomo

 

Pemerintah menargetkan 8 juta UMKM go online pada 2020. Pada tahap awal, hari ini 'Gerakan 100 ribu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Go Online' diluncurkan di 30 kota. Lewat program ini, pelaku UMKM diberi fasilitas pembuatan domain dan hosting gratis.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Gerakan ini merupakan bagian dari program 1 juta domain yang dicanangkan pemerintah. Harapannya, pada akhir 2018 nanti setidaknya 2 juta UMKM sudah memanfaatkan internet untuk memasarkan produknya.

“Pemerintah akan terus membantu UMKM memasarkan produknya secara online,” kata Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, Jumat (31/3).

(Baca juga: OJK Turunkan Batasan Aset IPO agar Startup Bisa Masuk Bursa)

Ia menyatakan, pelaku usaha UMKM bisa menjangkau ceruk pasar digital yang luas melalui internet. Sebab, pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 32 juta orang. Sementara, survei Delloitte dan Google ditahun 2015, baru sekitar 9 peprsen dari 56.5 juta UMKM Indonesia yang sudah berjualan secara online.

Selain akses pasar yang lebih luas, manfaat lain bagi UMKM yang mengikuti program ini adalah adanya kesempatan untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR), akses perbankan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh menyebutkan para pengusaha UMKM wajib membayar pajak sebesar 1 persen yang penghitungannya diambil dari omzet per bulan jika pendapatan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

Puspayoga juga menyatakan bahwa program ini juga memang salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan inklusi finansial masyarakat. Sebab, sampai saat ini 60 persen masyarakat belum memiliki rekening bank.

(Baca juga: Sri Mulyani: Urbanisasi Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju)

Upaya membangun kewirausahaan nasional dengan mengonlinekan 100 ribu UMKM ini terwujud berkat kerja sama Nurbaya Initiative dengan PT Pos Indonesia. Perusahaan logistik pelat merah ini mengerahkan 25 ribu karyawan yang dilatih menjadi digital fasilitator bagi UMKM.

Sementara, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kominfo Noor Iza mengatakan, pemerintah akan menggandeng lebih banyak pihak untuk membantu UMKM menembus pasar dunia maya. Sebab, selain memberikan akses pasar, kepemilikan domain juga membantu menggerek citra UMKM tersebut.

“Kenapa domain penting, karena salah satu kunci UMKM itu brand image. Kalau ada nama domain itu akan sangat membantu,” katanya.

(Baca juga:  PBNU Bantu Pemerintah Salurkan Rp 1,5 T untuk Usaha Ultra Mikro)

Muhammad Firman Eko Putra
Artikel Terkait
Aplikasi 'Ayo Mudik' diklaim sebagai yang pertama kali menyediakan informasi terpadu mengenai jalur mudik, fasilitas di sepanjang jalur perjalanan, serta titik kemacetan.
Pemerintah juga akan mengatur ketentuan mewaralabakan suatu merek minimarket. Sebab, sekitar 65 persen dari total minimarket yang ada dimiliki oleh perusahaan itu sendiri.
Pembangunan satelit senilai US$ 300-400 juta ini telah masuk daftar proyek strategis nasional.