Sri Mulyani: Perlu Kepastian Hukum untuk Tingkatkan Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyadari bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan kepastian hukum. Sebab, hal itu akan berdampak terhadap kepercayaan dunia internasional, baik investor maupun pemerintah negara lain untuk bisa menjalin hubungan ekonomi dengan Indonesia.
Salah satu upaya meningkatkan kepastian hukum yang bisa dilakukan adalah melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Institusi ini perlu meningkatkan penegakan hukum dan keamanan. Selain itu, perlu adanya kerja sama dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga agar setiap kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik.
“Agar Indonesia dianggap negara yang punya kepastian hukum dan confidence bisa berjalan dengan baik,” kata Sri Mulyani di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK-STIK) Jakarta, Rabu (10/5). Kepastian hukum dapat membuat investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu, pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa meningkat.
(Baca: Sri Mulyani: Investasi dan Ekspor Jadi Penggerak Ekonomi 2017)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang mencanangkan target supaya Indonesia bisa naik dari negara berpendapatan menengah (middle income countries) ke negara berpendapatan tinggi (high income countries). Untuk bisa masuk menjadi negara high income country, Indonesia harus bisa menggenjot pendapatan per kapita hingga di atas US$ 15 ribu. Sedangkan saat ini pendapatan per kapita nasional baru mencapai US$ 3.600.
Masalahnya untuk mencapai target ini tidaklah mudah. Banyak negara yang justru terjebak di level middle income countries, atau yang biasa disebut dengan middle income trap. Negara yang mengalami middle income trap saja pendatapannya sudah mencapai US$ 5 ribu sampai US$ 10 ribu per kapita, tapi masih sulit beranjak naik.
Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut tidak mampu membangun institusi penegakan hukum dan keamanan yang terpercaya. “Mereka jadi negara yang terus berdasarkan adhoc, random, dan tidak pasti,” kata Sri. Makanya, kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita nasional.
Selain itu, kata Menkeu, masih ada kekhawatiran akan adanya ancaman stabilitas keamanan. Hal ini tentu bakal mengganggu jalannya roda perekonomian. Ancaman tersebut bisa datang dari luar juga dari dinamika yang terjadi di dalam negeri. Untuk itu baik kebijakan ekonomi dan keamanan perlu berjalan beriringan.
“Menjaga ekonomi Indonesa tidak seperti menjaga barang yang statis sifatnya. Ada ancaman dari luar dan dinamika dari dalam,” katanya. (Baca: Investor Tandai Dua Sebab Rendahnya Investasi Migas di Indonesia)
Oleh sebab itu dari sisi pemerintah saat ini sangat hati-hati mengelola anggaran supaya perekonomian dan peningkatan bisa tumbuh berbarengan dengan stabilitas keamanan. Sehingga cita-cita Indonesia tercatat sebagai negara high income countries bisa tercapai.
