PT Sarana Multi Infrastruktur akan menjadi pemeriksa skema pendanaannya. Bunga pinjaman perbankan kemungkinan 8,25 persen.
Proyek LRT
Deretan tiang konstruksi proyek kereta ringan LRT rute Cawang-Cibubur di samping jalan tol Jagorawi, Rabu (15/3/2017) ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Pemerintah akan mengkaji ulang skema pendanaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti revisi Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek.

"Nanti hari Senin (22/5) kami rapat lagi. Nanti soalnya ada perubahan hitungan (pendanaan)," kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pontas Tambunan saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (19/5).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca juga: Kota Makin Sesak, Konsep Smart City Bisa Kurangi Ketimpangan)

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menyatakan, perusahaannya akan menjadi pemeriksa skema pendanaan proyek. Namun, Emma juga mengatakan, masih belum memiliki data yang dibutuhkan terkait hal tersebut.

"Jadi dikoordinasikan rencana aksi, kerangka waktu, financial model-nya, siapa yang investasi, prasarananya, model bisnis PT KAI, nanti dilihat supaya ada basis yang valid," ujarnya.

Emma menjelaskan, skema pendanaan ini harus bisa disepakati oleh semua pihak. Dirinya mengatakan, review ini juga termasuk bunga pinjaman 7 persen dari perbankan BUMN beserta PT SMI seperti yang diminta oleh pemerintah.

(Baca juga: Revisi Perpres LRT Terbit, KAI Ditargetkan Cari Dana Mulai Awal Juni)

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto mengatakan, sampai dengan saat ini skema pendanaan masih sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya. Namun, untuk pinjaman ke perbankan ada kemungkinan akan menggunakan bunga sebesar 8,25 persen.

"Bunganya 8,25 persen perkiraan. Tapi nanti akan ditanya ke perbankannya sendiri," ujarnya.

Budi mengatakan, sampai saat ini, biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek ini sebesar Rp 3,3 triliun. Dana ini diperoleh dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) yang telah dikeluarkan tahun 2015 sebesar Rp 1,4 triliun. Sedangkan sisanya, Rp 1,9 triliun diperoleh dari pinjaman perbankan. "Dana pinjaman dari BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Bunganya sebesar 8,9 persen," ujarnya.

(Baca juga: Sri Mulyani Kawal Pendanaan Proyek LRT di Bandung dan Surabaya)

Sementara, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini adalah sekitar Rp 27 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana proyek.

Miftah Ardhian
Artikel Terkait
"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok/Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki
"Kami di industri bahu membahu membangun awareness (kesadaran), karena 90% kejahatan di faktor orangnya," kata Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja.
"Pencapaian kinerja BTN ini semuanya rata-rata jauh di atas pencapaian industri perbankan," ujar Maryono