Revisi Perpres LRT Terbit, KAI Ditargetkan Cari Dana Mulai Awal Juni
Kementerian Perhubungan menargetkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sudah mulai mencari pendanaan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi awal bulan depan. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Jabodebek.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sore ini dirinya akan menggelar rapat dengan pihak Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rapat ini akan dibahas beberapa hal terkait persiapan KAI dalam penugasan proyek LRT, seperti desain dan syarat pembayaran.
"Feeling saya dua minggu lagi akan ada information memo dari KAI untuk mendapatkan dana," kata Budi ditemui usai suatu acara diskusi di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (19/5). (Baca: Danai Proyek LRT, Bank Mandiri Minta Bunga Pinjaman Setara SUN)
Dalam Perpres yang baru ini pemerintah memutuskan pembiayaan proyek LRT tidak lagi mengandalkan anggaran negara. Makanya sebagai operator, KAI ditugaskan mencari pembiayaan sendiri. Mekanisme pembiayaan korporasi seperti ini, kata Budi, dapat menjadi harapan baru dalam pembangunan infrastruktur rel di daerah.
Dalam Perpres yang baru ini, Menteri Perhubungan akan menetapkan desain atau spesifikasi teknis pembangunan LRT Jabodetabek. Menteri juga akan menandatangani perjanjian dengan KAI mengenai pelaksanaan dan penugasan dalam penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, serta pengusahaan prasarana.
Budi merasa yakin KAI mampu mendapatkan pendanaan karena banyak lembaga keuangan yang siap mendanai proyek ini. Dalam pembicaraan dengan beberapa lembaga keuangan dalam dan luar negeri, mereka menyampaikan minatnya untuk mendanai pembangunannya.
Selain mencari pendanaan sendiri, pemerintah juga akan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun pada PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dengan begitu, perusahaan pelat merah ini dapat menjadi investor sekaligus operator proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek).
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan bahwa PMN untuk KAI kemungkinan akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 atau APBN 2018. Artinya, proses ini harus lebih dulu melewati pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tapi kami memang inginnya bisa dilakukan paling tidak pada 2018," kata Sugihardjo. (Baca: Sri Mulyani Kawal Pendanaan Proyek LRT di Bandung dan Surabaya)
Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek ini adalah sekitar Rp 27 triliun. Rinciannya, Rp 23 triliun untuk prasarana dan Rp 4 triliun untuk sarana LRT Jabodebek ini. Di antara dana tersebut, Rp 1,4 triliun dari PMN 2015 PT Adhi Karya (Persero) Tbk. akan digunakan untuk investasi depo dan prasarana lainnya. KAI juga mendapatkan PMN sebesar Rp 2 triliun pada 2015 dan Rp 5,6 triliun pada tahun ini.
Total PMN yang akan diberikan untuk kedua perusahaan ini sebesar Rp 9 triliun. Artinya masih ada kekurangan dana sebesar Rp 18 triliun, yang akan diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan.
