Bank Dunia: Indonesia Bisa Raih Target Ekonomi 2018 Tumbuh 5,2-5,6%
Bank Dunia (World Bank) menganggap target pertumbuhan ekonomi 2018 yang dipatok pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini, masih dalam batas wajar. Target tersebut dinilai bisa dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan berbagai terobosan.
World Bank Country Director for Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan kesepakatan antara pemerintah dengan para anggota parlemen terkait angka pertumbuhan ekonomi 2018 di kisaran 5,2-5,6 persen sangat mungkin diraih. Bahkan, dia membantah anggapan target tersebut terlalu optimistis.
Dia melihat berbagai faktor pendorong yang bisa terjadi tahun ini dan tahun depan. "Itu tidak terlalu optimistis. Justru target tersebut sangat mungkin diraih," ujar Chaves saat ditemui usai acara Peluncuran Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, di Energy Building, Jakarta, Kamis (15/6).
(Baca: Tak Seoptimistis Pemerintah, DPR Sepakati Ekonomi 2018 Tumbuh 5,2-5,6%)
Menurutnya, terdapat beberapa faktor pendorong untuk mancapai target tersebut. Pemerintah perlu terus memperbaiki manajemen fiskal. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus didorong untuk mengakomodasi pembangunan infrastruktur dan kebijakan terkait jaminan sosial. Dengan begitu, lapangan pekerjaan akan terbuka dan konsumsi masyarakat dapat meningkat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah upaya menarik investasi swasta. Terutama investor asing (foreign direct investment/FDI) yang akan menjadi salah satu penopang terbesar pencapaian target tersebut. Untuk semakin banyak menarik investasi asing tersebut, pemerintah perlu mengkaji kembali pembatasan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Indonesia akan semakin mendapat keuntungan jika mengurangi DNI. Ini akan membuat Indonesia lebih atraktif bagi investor swasta," ujarnya.
(Baca: Indeks Keyakinan Konsumen Rekor Tertinggi, Konsumsi Akan Menguat)
Chaves menilai DNI memegang peranan dalam menentukan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA). Sejumlah pembatasan DNI, seperti batasan penyertaan modal asing, pengkhususan sektor tertentu bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan persyaratan kandungan dalam negeri merupakan penghalang yang signifikan bagi masuknya PMA.
Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan investasi memang akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun selanjutnya. Oleh karena itu, rekomendasi dari World Bank yang secara spesifik merujuk pada revisi atas DNI akan menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Sri, pemerintah akan mengkaji kembali apabila area tersebut memang memberikan dampak yang sangat potensial bagi perekonomian Indonesia. "Saya rasa ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan secara serius," ujarnya.
(Baca: Ekonom Ramal Asian Games Bantu Ekonomi 2018 Tumbuh 5,3%)
