Menteri Susi Tak Peduli Unjuk Rasa Nelayan Desak Dirinya Mundur
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi dengan ringan demonstrasi para nelayan yang menuntut Presiden Joko Widodo memberhentikan dirinya sebagai menteri. Susi menganggap demonstrasi tersebut merupakan peristiwa rutin setiap tahun, terkait dengan agenda politik.
"Isu reshuffle, politiknya menghangat, kan sudah biasa," kata Susi usai memberikan sambutan pada rapat kerja nasional Satuan Tugas 115 di Jakarta, Selasa (11/7).
Pada hari ini, ribuan nelayan berunjuk rasa di Monumen Nasional menuntut pergantian Menteri KKP. Koordinator unjuk rasa Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa menjelaskan ada 10 tuntutan. Salah satunya adalah pelarangan cantrang sebagai alat tangkap nelayan secara permanen.
Aksi unjuk rasa para nelayan berbarengan dengan munculnya tagar #GantiMenteriSusi di Twitter, dan menjadi salah satu tren pembicaan yang ramai di Indonesia.
(Baca: Jokowi Libatkan Wapres JK Bahas Rencana Reshuffle Kabinet)
Ketua Komisi IV DPR Fraksi Gerindra Edhy Prabowo dalam rapat kerja dengan KKP, meminta tanggapan dari Susi terkait tuntutan para nelayan.
Susi menjelaskan keputusan untuk menghentikan penggunaan alat tangkap pada akhir tahun ini cantrang sudah final sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Susi meyakinkan telah melakukan perpanjangan waktu.
Dia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alat tangkap pengganti untuk kapal berukuran 10 gross tonnage (GT). Selain itu, untuk kapal berukuran 30 GT dan selebihnya, telah disediakan fasilitas dari perbankan untuk memperoleh kredit.
"BNI maupun BRI sudah melakukan MoU dengan kami khusus untuk pelaksanaan kerja sama dalam hal penanganan pengalihan alat tangkap dari cantrang ke alat lainnya," jawab dia.
Lebih lanjut lagi, Susi menyatakan pemerintah sudah menyiapkan perusahaan penyedia kapal ketika kredit perbankan sudah disetujui. Kedua perusahaan yang ditunjuk adalah PT Pelni dan Perum Perindo.
(Baca: Soal Reshuffle Kabinet, Istana Anggap Isu Politik Setiap Waktu)
