Jual-Beli Blok Migas dan Ganti Direksi Wajib Izin Menteri ESDM
Kontraktor minyak dan gas bumi (migas) diwajibkan meminta persetujuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saat mengalihkan saham dan hak kelola (participating interest) blok migas. Penunjukan direksi atau komisaris di perusahaan kontraktor juga wajib disetujui Menteri ESDM. Kewajiban tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 tahun 2017.
Dalam aturan itu untuk mengalihkan hak kelola kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri ESDM melalui Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). “Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh hak kelola kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas,” bunyi pasal 3, dikutip, Kamis (20/7).
(Baca: Jual-Beli Blok Migas Akan Ditertibkan)
Kepala SKK Migas akan mengevaluasi permohonan kontraktor itu paling lama 14 hari kerja sebelum menyerahkan pertimbangannya ke Menteri ESDM. Setelah itu, Menteri juga memiliki waktu 14 hari kerja untuk memutuskan permohonan tersebut.
Nantinya, Menteri ESDM bisa memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan hak kelola itu. Jika permohonan ditolak, maka akan disampaikan secara tertulis beserta alasannya melalui Kepala SKK Migas.
Aturan yang mulai berlaku 17 Juli 2017 ini juga melarang kontraktor mengalihkan hak kelola secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama tiga tahun pertama masa eksplorasi. “Kontraktor dapat melakukan pengalihan Partisipasi Interes setelah tiga tahun pertama masa eksplorasi,” dikutip dari aturan itu.
Kewajiban meminta restu dari Menteri ESDM juga berlaku bagi pengalihan saham kontraktor yang mengakibatkan perubahan pengendalian secara langsung. Prosedur sama dengan pengalihan partisipasi interes.
