Cerita di Balik Mundurnya ExxonMobil di Blok East Natuna
ExxonMobil telah menyatakan tidak melanjutkan investasi di Blok East Natuna. Namun keputusan tersebut tidak tiba-tiba dan melalui beberapa proses. Apalagi perusahaan tersebut sudah memegang hak pengelolaan sejak tahun 1980.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menganggap keputusan Exxon tersebut adalah sebuah kabar baik untuk Indonesia. Alasannya sampai sejauh ini masih ada perbedaan pandangan antara Pemerintah Indonesia dan ExxonMobil mengenai status East Natuna.
(Baca: Jonan: Exxon Tak Lanjutkan Investasi di Blok East Natuna)
Pemerintah menganggap kontrak ExxonMobil telah dihentikan karena tidak menggarap proyek tersebut. Namun, perusahaan asal Amerika Serikat ini menganggap ada yang belum jelas yang ada di dalam kontrak East Natuna.
“Kalau liat kontrak selama ini, mereka berhak mengelola East Natuna ini yang sebelumnya Natuna D Alpha, kemudian jadi East natuna. Blok D Alpha menjadi bagian East Natuna,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/7).
Seiring berjalannya waktu, menurut Arcandra, pemerintah ingin mengembangkan East Natuna. Untuk itu dirinya memanggil manajemen Exxon Agustus 2016 lalu untuk mempertanyakan nasib blok migas yang terletak di perbatasan Laut Cina Selatan tersebut.
Dalam proses negosiasi itu, akhirnya pernah tercapai kesepakatan mengenai porsi bagi hasil migas. Saat itu, pemerintah tidak mendapatkan apa pun. Sedangkan kontraktor mendapatkan 100 persen produksi migas.
Ketika itu ada tiga kontraktor yang akan mengembangkan Blok East Natuna. Mereka yakni PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil masing-masing sebesar 42,5%. Sisanya adalah PTT EP, perusahaan migas asal Thailand.
Namun pada Januari 2017, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) Syamsu Alam mengatakan PTT EP hanya memiliki hak kelola 10 %. Sementara Exxon dan Pertamina memegang masing-masing 45%.
