Asosiasi ingin pemerintah tetap gunakan sistem self-assesment dalam pajak e-commerce.
Lazada e-commerce
Arief Kamaludin|KATADATA

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) berharap pemerintah tidak mengubah sistem pelaporan pajak yang berlaku selama ini. Mereka ingin Direktorat Jenderal Pajak tetap memberlakukan sistem  self assessment atau penilaian diri sendiri.

Kepala Divisi Pajak, Infrastruktur, dan Keamanan Siber idEA Bima Laga menjelaskan, selama ini sistem pelaporan self-assesment berlaku bagi keseluruhan usaha retail. Ia tak mengerti kenapa kini e-commerce harus dibedakan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Kalau pemerintah punya cara untuk mengganti pajak e-commerce menjadi official (bukan melalui self-assesment), kami berharap secara keseluruhan (termasuk perdagangan konvensional) juga diubah," kata Bima kepada Katadata, Selasa (5/9).

(Baca juga:  Pelaporan Pajak E-Commerce Bakal Diubah, Bukan Self Assessment)

Ia juga menyebut langkah pemerintah memungut pajak dari transaksi e-commerce bakal bertentangan dengan kebijakan yang sedang diupayakan idEA. Sebab, asosiasinya tengah mencoba untuk mengumpulkan pedagang digital yang masih tersebar di media sosial ke platform toko online. Dengan begitu, menurutnya data transaksi akan terdokumentasi dengan lebih baik.

Ia khawatir wacana perubahan sistem pajak akan membuatpara pengusaha yang umumnya masih berskala kecil itu akan menghindari platform e-commerce yang resmi.

Grafik: Penjualan e-Commerce Terhadap Retail Negara ASEAN 2015
Penjualan e-Commerce Terhadap Retail Negara ASEAN 2015

Selain itu, pengenaan pajak secara otomatis pada transaksi platform toko online juga dinilai akan merugikan pengusaha kecil. Sebab, banyak di antara mereka yang ‘menitipkan’ barang dagangannya di beberapa platform toko online sekaligus dapat dikenai pajak ganda.

"Omzet penjual yang di atas Rp 4,8 miliar bakal lebih ketahuan jika pajaknya self-assesment," kata Bima.

Saat ini, dia mengungkapkan, masyarakat Indonesia harus diberikan literasi dalam transaksi digital agar pihak idEA dan pemerintah bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan Peta Jalan E-Commerce tahun 2020.

(Baca juga:  Sri Mulyani: Realisasi Belanja Pemerintah Bisa genjot Penerimaan Pajak)

Sementara, Bima menyetujui kebijakan pemerintah yang bakal mengenakan pajak untuk e-commerce luar negeri yang menjual barang dagangan di Indonesia. Pasalnya, selain mengambil pasar e-commerce dalam negeri, tidak adanya pajak bisa merugikan negara.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang menggodok mekanisme baru pelaporan pajak untuk pelaku usaha perdagangan online atau e-commerce. Mekanismenya kemungkinan bakal berbeda dengan yang berlaku selama ini yaitu self assessment atau penilaian diri sendiri.

"Ini yang akan kami formulasikan adalah mekanisme yang mungkin agak berbeda dengan self-assessment. Karena self-assessment banyak yang enggak mau lapor," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, kemarin.

Michael Reily
Artikel Terkait
Toys ‘R’ Us Eropa, Australia dan Asia tidak menjadi bagian dari restrukturisasi yang dilakukan di Amerika.
Teknologi diharapkan mempermudah pelayanan kepada wajib pajak yang meningkat tiga kali lipat.
Sri Mulyani Indrawati meminta agar masyarakat tak salah kaprah dalam melihat aturan kewajiban melaporkan telepon seluler di SPT Pajak.