Janji itu akhirnya diucapkan Pavel Durov. Dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pekan lalu, CEO Telegram ini berkomitmen untuk membersihkan konten propaganda terorisme.

Janji itu akhirnya diucapkan Pavel Durov. Dalam pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pekan lalu, CEO Telegram ini berjanji untuk membersihkan konten propaganda radikalisme dan terorisme dari layanannya.

(Baca: Urus Pencabutan Blokir, Bos Telegram Janji Tutup Konten Terorisme)

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari langkah tegas Kemenkominfo yang menonaktifkan 11 sistem penamaan domain (DNS) layanan Telegram berbasis web pada 14 Juli 2017. Sebelumnya pemerintah telah mengirim surat elektronik sebanyak enam kali untuk meminta pemblokiran konten negatif. Namun, permintaan itu tak kunjung digubris.

Pemerintah mencatat, ada 55 kanal di Telegram yang menjadi sarana komunikasi teroris. Selain itu, sebanyak 17 aksi teror di Indonesia direncanakan lewat aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform tersebut.

(Baca: Indonesia Blokir Layanan Aplikasi Telegram)

Sebelumnya, Durov sempat mengelak tidak pernah menerima kiriman e-mail dari pemerintah namun belakangan mengakui terjadi miskomunikasi dan meminta maaf. Selanjutnya Telegram sepakat membangun komunikasi yang lebih baik untuk menanggulangi konten terorisme dan radikalisme.

 

Muhammad Firman
Artikel Terkait
Kemenkominfo mengikat komitmen perusahaan layanan aplikasi dan konten melalui internet (over the top/OTT) asing untuk menekan penyebaran konten negatif di dunia maya.