Penggelembungan Nilai Kilang Darat LNG (OLNG) di Blok Masela

KATADATA - Perbincangan seputar pengembangan Blok Masela memang tidak lepas dari perhitungan biaya teknis pembangunan kilangnya, apabila skema onshore liquefied natural gas (OLNG) yang dipilih. Namun, ada upaya sementara pihak yang terus menggiring opini publik seolah-olah biaya kilang di darat lebih mahal daripada kilang di laut.

Pihak-pihak itu, dengan segala sumber daya yang dimiliki, menyatakan bahwa biaya pembangunan kilang darat di Pulau Aru sebesar US$ 19,3 miliar lebih mahal dari floating liquefied natural gas (FLNG) atau kilang apung. Namun pertanyaannya, apakah angka-angka ini valid, khususnya untuk kilang di darat (OLNG)? Dari mana kontraktor kontrak kerjasama (K3S) menyampaikan angka-angka tersebut?

Faktanya, teknologi kilang darat sudah lama dibuktikan untuk seluruh lapangan gas di Indonesia, mulai dari Arun, Bontang, sampai Tangguh. Apalagi, dasar penilaian dari kilang darat yang kami pakai sudah lama tersedia dan fisik dari kilang yang ada di Bontang, kalau mau lebih murah, bisa dipindahkan ke Pulau Aru.

Kontraktor (K3S) menggelembungkan biaya pembangunan kilang di darat (OLNG), jauh lebih mahal dari batas kewajaran untuk kilang OLNG. Yaitu perhitungan biaya total mencapai US$ 19,33 miliar untuk kapasitas kilang 2 x 3,75 juta ton per tahun. Rincian perhitungan biaya K3S sebagai berikut: well head di dasar laut US$ 2,9 miliar, floating processing storage and offloeading (FPSO) US$ 4,8 miliar, pipanisasi ke darat US$ 1,2 miliar, dan proses OLNG menjadi gas cair di darat sebesar US$ 9,9 miliar.

Perhitungan itu jauh melebihi kewajaran harga yang sebenarnya. Penggelembungan biaya yang paling jelas adalah di fasilitas FPSO Abadi dan biaya proses pencairan gas di darat menjadi LNG di Pulau Aru. Sebagai referensi, FPSO Egina adalah yang terbesar di dunia, dibangun 2014 dan biayanya hanya US$ 3 miliar. Coba bandingkan dengan FPSO Belanak yang sudah beroperasi di Indonesia dari 2004, dengan ukuran panjang kapal FPSO 285 meter dan lebar 58 meter, hanya seharga US$ 600 juta.

Sedangkan kapal FPSO Abadi dengan panjang 330 meter dan lebar 65 meter, harganya dipatok US$ 4,8 miliar. Dibandingkan dengan FPSO Belanak, FPSO Abadi lebih panjang 45 meter dan lebih lebar 17 meter. Padahal FPSO Belanak jauh lebih kompleks dari FPSO Abadi. Sewajarnya biaya FPSO Abadi maksimal US$ 800 juta. Artinya, ada penggelembungan (mark up) harga sebesar US$ 4 miliar.

Coba kita hitung biaya yang dibutuhkan untuk fasilitas pencairan gas di darat dengan mengacu pada hasil lelang satu train OLNG di Tangguh, Papua, yang tahun lalu dimenangkan oleh konsorsium tiga perusahan dalam negeri. Nilainya US$ 2,43 miliar untuk kapasitas pencairan gas sebesar 3,6 juta ton per tahun atau US$ 4,86 miliar. Kalau digandakan kapasitas 7,2 juta ton per tahun di Tangguh yang setara dengan 7,5 juta ton per tahun untuk Blok Masela maka dibulatkan setara dengan US$ 5 miliar. Bandingkan dengan harga fasilitas pencairan gas di darat (Pulau Aru) yang dipatok US$ 9,9 miliar, maka ada penggelembungan biaya sebesar US$ 4,9 miliar.

Ada ketidakwajaran dari perhitungan biaya FPSO Abadi ditambah biaya fasilitas proses LNG di darat. Ketidakwajarannya sebesar US$ 8,9 miliar dari nilai total OLNG yang diajukan kontraktor K3S sebesar US$ 19,33 miliar. Itu di luar rincian perhitungan biaya untuk well head di dasar laut sebesar US$ 2,9 miliar dan pipanisasi ke darat US$ 1,2 miliar.

Selain itu, labor cost atau indirect cost (biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung) US$ 1,7 miliar, padahal angka yang masuk akal adalah US$ 700 juta. Biaya jasa (tanpa biaya pembelian lain-lain) dipatok US$ 1,7 miliar, yang semestinya US$ 250 juta. Taksiran perhitungan ini bisa ditanyakan kepada Engineering, Procurement and Costruction (EPC) lokal yang mengerjakan OLNG Arun, Bontang, dan Tangguh. Adapun other logistic cost dipatok US$ 1,85 miliar, yang seharusnya hanya US$ 400 juta.

Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa sebenarnya harga kepatutan total biaya kilang di darat (Pulau Aru) yang seharusnya menjadi cost recovery bagi negara atau pemerintah? Yang pasti bukan US$ 19,33 miliar, karena ada ketidakwajaran biaya sebesar US$ 8,9 miliar. Jadi, biaya yang pantas untuk kilang OLNG di Pulau Aru adalah US$ 11,25 miliar.

Pertanyaannya, mengapa ada perbedaan jauh dari harga yang dipatok K3S? Jawabannya adalah penggelembungan harga untuk political cost recovery yang juga dimasukkan ke dalam cost recovery. Saat ini semua harga yang menyangkut bahan baja sedang turun di pasar komoditi besi baja. Prakiraan biaya LNG darat Masela di Pulau Selaru yang berjarak sekitar 90 kilometer dari Blok Masela maksimal US$ 11,25 miliar adalah akurat dan jumlahnya sudah termasuk biaya pembangunan jalur pipa ke darat.

Bicara soal biaya, satu hal yang harus disadari, pada akhirnya semua biaya tersebut akan dibayar negara melalui mekanisme cost recovery. Pada titik ini menjadi jelas, bahwa sejatinya semuanya tergantung pada negara, bukan K3S. Apakah ingin membangun kilang darat atau kilang apung?

Berbeda halnya bila seluruh biaya murni menjadi tanggung jawab K3S, maka perdebatan soal pilihan pembangunan kilang darat atau apung akan menjadi jelas nilainya dan manfaat dari pilihan yang ekonomis bagi negara. Mengacu data yang ada, bisa dikatakan bahwa selama ini ada manipulasi atau pelintiran biaya pembangunan kilang, baik di darat maupun apung. Jadi, seolah-olah biaya kilang apung (FLNG) lebih murah dibandingkan biaya kilang darat (OLNG).

Manipulasi itu bersumber dari data-data yang dipasok K3S, yang merupakan calon operator sekaligus vendor pembangunan kilang dan pemegang lisensi teknoligi FLNG, jika jadi di laut. Berbagai pihak, dengan segala sumber daya yang dimiliki, menyatakan bahwa biaya pembangunan kilang apung sebesar US$ 14,8 miliar, yang hanya berdasarkan acuan kilang apung dari Prelude, yang baru beroperasi pada 2017.

Dari data yang disampaikan di atas, jelas sekali kilang apung dipakai sebagai acuan harga, yang juga masih jauh lebih mahal dari sejatinya kilang di darat. Padahal dari perhitungan yang ada, biaya kilang apung adalah US$ 18,2 miliar. Sementara itu, biaya pembangunan kilang darat sengaja dibuat mencapai US$ 19,3 miliar. Namun apakah angka-angka itu valid berdasarkan perhitungan di atas?

Pertanyaannya, perhitungan apa yang mereka (K3S) gunakan untuk menghitung biaya teknologi kilang gas alam di darat, yang sudah banyak dibangun di Indonesia saat ini dan mudah untuk dibandingkan dengan OLNG yang sudah puluhan tahun beroperasi? Apalagi insinyur Indonesia sudah memiliki segudang pengalaman dalam membangun kilang OLNG. Apa dasar K3S bisa menyampaikan angka-angka tersebut?

Bukan itu saja. Saat ini sudah ada rumor kencang di Australia bahwa struktur kapal FLNG untuk Prelude yang dibangun di Korea bermasalah dan mau di turn down untuk kembali ke onshore. Sangat ironis dan bodoh kalau kita terperosok ke dalam teknologi yang tidak proven, yang dua kali lebih besar dari kapasitas Prelude yang hanya 3,6 juta ton per tahun.

Ronnie Higuchi Rusli

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dan Penasihat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya