Riset Medsos: Publik Lihat Negatif Kebijakan Peemerintah Atasi Corona
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perspektif publik terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (covid-19) cenderung negatif.
Kesimpulan ini didapat dari hasil riset Indef di media sosial Twitter mulai 27 Maret hingga 25 April 2020. Peneliti Indef Imam Maulana mengungkapkan, riset dilakukan dengan cara membandingkan persepektif publik terhadap jajaran pemerintah dalam penanganan wabah virus corona, sebelum dan setelah adanya kebijakan.
"Hasilnya, mayoritas publik masih belum memandang positif kebijakan yang dikeluarkan pemerintah," kata Imam dalam video conference, Minggu (26/4).
Untuk periode yang dijadikan tolok ukur terkait persepsi terhadap jajaran pemerintahan, Indef membaginya menjadi dua, yakni periode pertama pada 27 Februari hingga 23 Maret 2020 dan periode kedua pada 27 Maret hingga 25 April 2020.
Pada periode pertama, dari 145.000 perbincangan di Twitter, sebanyak 33,72% publik memberikan sentimen positif sedangkan 66,28% memberikan sentimen negatif. Sementara, pada periode II dari 476.696 perbincangan, sebanyak 32,23% publik memberikan sentimen positif sedangkan 67,77% memberikan sentimen negatif.
(Baca: Indef: Penyaluran Bansos Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Turun)
"Ini adalah ringkasan sentimen publik dari hari ke hari. Jadi memang secara keseluruhan dari tanggal 27 maret hingga 25 april, analisis yang kita lakukan memang masih didominasi dengan sentimen negatif," kata dia dalam video conference, Minggu (26/4).
Berdasarkan persepsi publik terkait kebijakan, Indef membaginya dalam delapan kebijakan. Pertama, terkait kebijakan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020, dari 171.272 perbicangan tercatat persepsi publik 79% negatif dan 21% positif dari 171.272 perbicangan.
Pokok pembicaraan di Twitter terkait kebijakan ini antara lain, darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, hingga PSBB tidak efektif.
