Pemerintah Ajak Daerah Integrasikan Data Covid-19 Agar Transparan
Guna mewujudkan keterbukaan dan integrasi data penanganan virus corona (Covid-19), Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengajak seluruh daerah di Indonesia dapat terhubung dengan pemerintah pusat.
"Data ini merupakan navigator dalam pembuatan suatu kebijakan di pemerintah dengan keputusan yang tepat sasaran," kata Wiku di Gedung BNPB, Jakarta, Senin (27/4).
Data penanganan Covid-19 yang terintegrasi dan transparan, diharapkan membuat masyarakat lebih waspada terhadap pandemi virus corona. Terpadunya data juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Selain mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengintegrasikan data, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk menyempurnakan sistem dan komponen data penanganan corona di Indonesia.
Meski demikian, Wiku menilai, hal tersebut tidak langsung membuat keterbukaan dan integrasi data penanganan corona menjadi sempurna. Pasalnya, kerja sama antar kementerian/lembaga masih diwarnai tantangan terbesar, yakni komunikasi.
(Baca: Pemerintah Bantah Memanipulasi Data Corona, Jubir: Tak Ada Untungnya)
"Tapi dari hari ke hari kerja samanya makin meningkat, sehingga kualitas datanya menjadi semakin baik," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar komunikasi terkait penanganan virus corona (Covid-19) dilakukan secara transparan, baik sistem data maupun informasi terbuka kepada semua pihak.
"Jangan ada yang menganggap lagi bahwa pemerintah merahasiakan data-data penanganan corona kepada publik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4).
Ia pun mengklaim, pemerintah tak pernah menutupi masalah yang ada terkait penanganan Covid-19. Meski sejatinya, Jokowi sempat mengakui bahwa pemerintah tak membuka seluruh informasi terkait penanganan Covid-19, dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 13 Maret 2020 lalu.
(Baca: Jokowi Pastikan Data dan Informasi Penanganan Covid-19 Transparan)
