DBS Bank Beberkan Tiga Pilar untuk Pastikan Pembangunan Berkelanjutan

Lewat tiga pilar yang diusungnya DBS Bank memastikan bahwa layanan keuangan menyasar pelaku usaha dengan pola bisnis berkelanjutan dan memiliki dampak sosial.
Image title
Oleh Agung Jatmiko
26 Agustus 2020, 15:35
Chief Sustainability Officer, DBS Bank, Mikkel Larsen memaparkan materi dalam acara webinar SAFE Forum 2020 : Sustainable Economic Recovery in Indonesia : Opportunities and Challenges, Rabu (26/8/2020).
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Chief Sustainability Officer, DBS Bank, Mikkel Larsen memaparkan materi dalam acara webinar SAFE Forum 2020 : Sustainable Economic Recovery in Indonesia : Opportunities and Challenges, Rabu (26/8/2020).

Upaya penerapan pembangunan berkelanjutan terus didorong oleh pemerintah dan dunia swasta di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara terlebih khusus Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini, DBS Bank menjelaskan mengenai upaya apa saja yang diambil perusahaan untuk memastikan bahwa pelaku usaha secara aktif beroperasi dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Chief Sustainability Officer BDS Bank Mikkel Larsen menjelaskan bahwa sebagai bank pembangunan perusahaan tetap memastikan bahwa pelaku usaha yang mengambil layanannya merupakan bisnis yang menjunjung keberlanjutan. Caranya adalah dengan menerapkan tiga pilar ekonomi berkelanjutan sebagai pedoman dalam memberikan layanan.

"Pilar pertama adalah menerapkan responsible banking, di mana kami memastikan pembiayaan hanya diberikan kepada perusahaan yang menerapkan praktik sosial yang baik," kata Mikkel dalam webinar SAFE Forum 2020: Restart and Rebuild After Crisis, yang diselenggarakan Katadata.co.id, Rabu (26/8).

Untuk Indonesia, Mikkel mengatakan bahwa DBS Bank sangat memperhatikan standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memastikan perusahaan tidak melakukan praktik penebangan liar misalnya, serta kegiatan yang mengarah kepada kerusakan lingkungan.

Kemudian, ada pula layanan keuangan untuk bagi bisnis yang sedang dalam peralihan untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Selain itu, DBS Bank juga berusaha menjangkau individu-individu yang selama ini tidak tersentuh layanan perbankan. Meski layanan ini secara profitabilitas kurang menarik dalam jangka pendek, namun Mikkel mengatakan hal ini sangat membantu terwujudnya pembangunan sosial dan dalam jangka panjang menguntungkan.

Pilar kedua yang diusung DBS Bank adalah kebijakan sumber daya manusia (SDM), di mana perusahaan memulai dari internal dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Terakhir, mendedikasikan upaya untuk menciptakan dampak sosial melalui DBS Foundation yang memberikan pembiayaan bagi bisnis yang dalam upayanya mengejar laba tetap memperhatikan upaya-upaya sosial. Tipe usaha ini ia sebut sebagai social enterprise.

"Terhadap social enterprise kami membantu dengan memberikan layanan menyeluruh terhadap bisnis mereka. Bagi karyawan kami sendiri cara ini memberi dampak memperkaya pengalaman terjun ke garis depan," ujarnya.

Kemudian, memberikan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena sektor ini punya andil penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan kontribusi sekitar 90% terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan dan pembimbingan yang dlakukan dengan tepat mampu mengangkat kapasitas UMKM dan di saat bersamaan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Selain tiga pilar tersebut, Mikkel juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu fokus pada bagaimana memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Menurutnya kemampuan untuk menciptakan perlindungan untuk keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan SDA sangat penting dimiliki suatu negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian, fokus pada penciptaan penguasaan teknologi pada angkatan kerja sehingga suatu negara dapat berinovasi untuk menciptakan sistem produksi yang berlandaskan semangat pembangunan berkelanjutan. Sebab peran teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelegence, satelit dan blockchain akan mengokupansi sistem produksi di masa mendatang.

"Menurut saya pemerintah harus memanfaatkan platform yang ada untuk memastikan penguasaan teknologi generasi mendatang," kata Mikkel.

Video Pilihan

Artikel Terkait