Kemenhub Bakal Kebut Penggunaan Kendaraan Listrik, Ini Strateginya
Pemerintah akan mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060. Salah satunya dengan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintah dan angkutan umum.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menjelaskan, implementasi perubahan kendaraan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik telah diatur sejak lama dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Perpres ini mengatur percepatan produksi maupun penggunaan kendaraan listrik.
Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
"Sekarang tinggal bagaimana mempercepat penggunaan mobil dan motor listrik. Salah satu yang bisa kita dorong untuk percepatan penggunaan ini adalah kendaraan operasional pemerintah,” ujar dalam keterangan resminya, Senin (22/11).
Saat ini, menurut dia, Kemenhub tengah menyiapkan peta jalan atau roadmap penggunaan kendaraan listrik untuk kepentingan pemerintah. Roadmap ini akan menjadi prioritas lantaran penggunaan kendaraan listrik oleh lembaga pemerintah diharapkan mampu mendorong minat masyarakat secara luas.
"Selanjutnya adalah angkutan umum dan jenis angkutan umum. Yang dapat dibangun dengan kendaraan listrik adalah angkutan massal perkotaan karena membuat infrastrukturnya lebih mudah,” kata Budi.
Budi menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah agen pemegang merk (APM) mobil listrik di Indonesia. Sementara itu, terdapat 13 unit bus yang sudah mengajukan uji tipe, salah satunya sudah digunakan TransJakarta, "Selanjutnya juga akan menyusul Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dan DAMRI," kata dia.
Kemenhub juga berencana menggunakan 40 unit bus listrik untuk layanan Buy The Service untuk dua koridor di Surabaya dan 20 unit untuk satu koridor di Bandung pada 2022
Rencana-rencana tersebut sebenarnya telah termuat dalam roadmap yang disusun pemerintah berdasarkan perpres Nomor 55 Tahun 2019. Tahapan implementasinya sebagai berikut:
- Kendaraan dinas operasional Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI serta Kepolisian Angkutan Umum Massal
- Bus Rapid Transit (BRT) melalui program Buy The Service untuk angkutan umum perkotaan
- Angkutan Bandara
- Angkutan Pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)
- Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP)
Budi menjelaskan, populasi kendaraan listrik di Indonesia secara keseluruhan per November 2021 sudah mencapai 14.400 unit. Sebanyak 1.656 unit mobil penumpang roda empat, 262 unit kendaraan roda tiga, 12.464 unit sepeda motor listrik, 13 unit mobil bus, lima unit mobil barang.
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada September 2021, jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) telah mencapai 187 unit yang tersebar di 155 lokasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Untuk mendukung semakin banyak pengguna kendaraan listrik, Budi mengatakan, pihaknya baru saja berbicara dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar mendorong semua APM sepeda motor, produsen sepeda motor listrik untuk memproduksi baterai dengan ukuran yang sama. Hal ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam penggunaan dan pengisian ulang baterai.
Kemenhub juga sedang membuat skema pembelian kendaraan listrik tanpa baterai yang ditujukan untuk penjualan kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Penjualan sepeda motor listrik tanpa baterai diharapkan dapat menurunkan harga jual sepeda motor sehingga dapat menarik daya beli masyarakat.
"Baterai sepeda motor listrik dapat disewa melalui penyedia layanan sewa baterai swap di mini market yang ada di wilayah Jabodetabek," katanya.
