Istana Jawab Kekhawatiran soal Nasib Ibu Kota Baru Usai Jokowi Lengser

Kantor Staf Presiden memastikan pembangunan ibu kota baru dan pemindahannya akan akan tetap berjalan setelah Jokowi mengakhiri masa jabatannya.
Image title
12 Maret 2022, 16:07
ibu kota baru, pindah ibu kota, ibu kota negara, jokowi
Instagram @jokowi
Desain istana negara di ibu kota baru, Kalimantan Timur, karya pematung Nyoman Nuarta.

Presiden Joko Widodo menargetkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024. Kantor Staf Presiden memastikan pembangunan ibu kota baru dan pemindahannya akan akan tetap berjalan setelah Jokowi mengakhiri masa jabatannya. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Wandy Tuturoong menegaskan, pengesahan Undang-Undang No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara menunjukkan bahwa bahwa pembangunan dan pemindahan IKN dirancang agar dapat terus berlanjut. "Dengan adanya UU itu salah satu upaya memastikan keberlanjutannya. Ini karena presiden saat ini maupun yang akan datang harus menjalankan undang-undang ini," ujar Wandy, di Jakarta, Sabtu (12/3).

Wandy menjawab kekhawatiran yang berkembang di masyarakat bahwa pembanggunan dan pemindahan ibu kota negara akan terhenti setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Ia pun meyakini pembangunan IKN akan berhasil. 

Meski demikian, menurut dia, pembangunan dan pemindahan IKN akan menghadapi banyak tantangan. "Apalagi kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa. Menuju Indonesia Maju 2045," katanya. 

Advertisement

Ia menegaskan, UU IKN merupakan landasan hukum dan acuan untuk melaksanakan segala tahapan proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Beleid ini mengatur otorita IKN, penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, hingga penanggulangan bencana serta pertahanan dan keamanan. UU IKN juga mengatur skema pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja.

"Pengaturan itu untuk memberikan aturan yang jelas bagi proses pembangunan IKN yang dilaksanakan hingga 204. Ini menjadi landasan pemerintahan selanjutnya," kata Wandy.

Wandy mengatakan, pemindahan IKN menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan visi Indonesia 2045, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Hal ini perlu dicapai malalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia.

Pembangunan IKN, menurut dia, juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

"IKN menjadi percontohan bagi pengembangan kota berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini," terang Wandy.

Saat ditanya mengapa pembangunan dan pemindahan IKN harus dilaksanakan tahun ini, ia menegaskan bahwa saat ini adalah momentum yang tepat lantaran pemerintah dan DPR berhasl menghasilkan kesepakatan penting. "Ini supaya ketimpangan Jawa dan luar Jawa bisa segera diatasi. Belum tentu momentum seperti ini akan datang lagi setelah 2024," ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait