Presiden Joko Widodo mengakui progres pembangunan IKN Nusantara jelang pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI ke-79 baru mencapai 15%. Bagaimana langkah lanjutan dari Presiden?
Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Salah satu poin yang yang disahkan berkaitan dengan peralihan status ibu kota.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan UU DKJ mengembangkan Jakarta menjadi pusat perdagangan dunia saat Jakarta tak lagi jadi ibu kota. Bagaimana perubahannya?
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai yang menolak pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang. Apa yang menjadi pertimbangan?
DPR mengagendakan pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta di sidang paripurna hari ini. Apa saja poin-poin yang disepakati untuk disahkan di paripurna hari ini?
Mendagri Tito Karnavian menyatakan sikap tegas pemerintah agar penentuan Gubernur Jakarta tetap dilakukan melalui mekanisme dipilih langsung oleh rakyat lewat. Apa pertimbangannya?
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah menargetkan menjadikan Jakarta seperti kota besar dunia saat tak lagi berstatus menjadi ibu kota. Bagaimana skenario itu akan diterapkan?
Rapat Paripurna ke-13 DPR masa sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 sepakat memberi penugasan kepada Baleg untuk membahas RUU DKJ bersama pemerintah. Apa saja poin yang dibahas?
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyiapkan rencana pemindahan 30.878 personel ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur mulai 2024. Bagaimana tahapan kepindahannya?
Jokowi bertolak ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu (20/12) untuk meresmikan sejumlah proyek groundbreaking infrastruktur IKN tahap III.
Groundbreaking tahap III proyek IKN Nusantara akan segera dilakukan Desember ini. Ada tiga kategori pembangunan dengan total investasi mencapai Rp 10 triliun.
Pembangunan gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear alias GIS untuk mengatur distribusi listrik di Ibu Kota Nusantara khususnya KIPP, sudah mencapai 50%.