DPR Akan Minta Penjelasan Erick Thohir soal Harga Tiket Borobudur
Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk meminta penjelasan terkait wacana kenaikan harga tiket Borobudur. Pemerintah berencana menaikkan harga tiket naik ke atas Candi Borobudur menjadi US$ 100 untuk turis asing dan Rp 750 ribu untuk turis lokal.
“Nanti Hari Selasa kebetulan kami akan rapat dengan Menteri BUMN. Ini salah satu hal yang akan kami tanyakan dalam rapat tersebut,” ujar Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade saat dihubungi Katadata.co.id pada Minggu (5/6).
Meski wacana kenaikan harga tiket tersebut merupakan inisiasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Marves dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Andre mengatakan Kementerian BUMN juga harus memberikan penjelasan. Ini karena pengelolaan Candi Borobudur juga berada di bawah holding BUMN pariwisata.
Sebagai informasi, kegiatan pariwisata di Candi Borobudur selama ini dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) yang merupakan bagian dari holding BUMN pariwisata. TWC juga bertanggung jawab atas pengelolaan Candi Prambanan dan Ratu Boko.
Menurut Andre, kenaikan harga tiket masuk tempat pariwisata memang hal yang wajar. Namun, harga tiket yang mencapai Rp 750 ribu untuk turis lokal dinilai terlalu mahal.
“Kalau naik, yah yang masuk akal. Kasihan masyarakat yang tidak mampu, akhirnya tidak bisa menikmati wisata Candi Borobudur,” ujarnya.
