Bapanas: Jumlah Daerah Rawan Pangan Turun Berkat Bantuan Pemerintah
Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyatakan jumlah daerah rentan pangan telah berkurang sepanjang 2023 menjadi 68 kabupaten/kota. Presentasi kerentanan pangan di dalam negeri susut dari 14% pada 2022 menjadi 13% pada tahun lalu.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan capaian tersebut mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yakni presentasi kerentanan pangan sebesar 12%. Dengan demikian, Arief menargetkan, daerah rentan pangan harus mencapai 61 kabupaten/kota pada tahun ini.
“Bapanas pada 2023 telah menyusun FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan. Hasilnya cukup menggembirakan," kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (2/1).
Arief menilai, salah satu usaha penurunan kerentanan pangan pada tahun lalu adalah program bantuan pangan. Oleh karena itu, menurut pemerintah, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan yang berjalan pada September-Desember 2023 hingga Maret 2024.
Ia mengatakan, program bantuan pangan akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024 jika anggaran negara tersedia. Walau demikian, ia menekankan stop Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum Bulog akan cukup hingga April 2024.
“Adanya bantuan pangan beras ini juga turut andil sebagai salah satu upaya penurunan daerah rentan rawan pangan di 2023. Tentunya beriringan dengan upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, sehingga secara sinergis dapat membuahkan hasil yang positif dan berprogres baik,” katanya.
Arief menyalurkan bantuan pangan perdana hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog Gumilir Cilacap, Jawa Barat. Proses penyaluran bantuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi, Menteri PUPR Basuki hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Bayu mengatakan, ada beberapa penerima bantuan pangan yang belum menerima bantuan pada tahun lalu. Menurutnya, hal tersebut disebabkan ada tambahan penerima berdasarkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan kemiskinan Ekstrem.
"Awalnya 21,3 juta KPM, lalu sekarang menjadi 22 juta KPM. Jadi, ada penambahan jumah penerima bantuan pangan. Hari ini memang yang didahulukan KPM yang belum menerima bantuan pangan tahun lalu," kata Bayu.
Cadangan Beras Aman
Arief mencatat, bantuan pangan yang disalurkan Bapanas adalah sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Dengan demikian, ada tambahan sekitar 700.000 KPM atau 8% dibandingkan KPM tahun lalu pada bantuan pangan selama kuartal pertama tahun ini.
Adapun Bulog akan menyalurkan beras bantuan pangan sejumlah 660.000 ton pada Januari-Maret 2023. Arief menilai program tersebut akan membantu konsumsi masyarakat berpendapatan rendah lantaran konsumsi beras per kapita mencapai 6,6 kg per bulan.
Bapanas sebelumnya memprediksi neraca beras nasional akan defisit pada Januari-Februari 2024 atau menuju Pemilu 2024. Namun pemerintah optimistis stok beras di dalam negeri terjaga.
Arief memaparkan, neraca beras nasional diramalkan defisit 2,83 juta ton pada dua bulan pertama 2024. Bolume produksi pada Januari-Februari 2024 diproyeksi mencapai 2,25 juta ton, sedangkan volume konsumsi mencapai 5,08 juta ton.
Walau demikian, ia mencatat Bulog telah berhasil mendapatkan kontrak beras impor sejumlah 540.000 ton pada bulan ini. Selain itu, Bulog telah mendapatkan penugasan lisan untuk mengimpor beras hingga 2 juta ton sepanjang 2024.
"Kami lihat kondisinya seperti ini dan kami sudah sampaikan tahun lalu. Tugas saya dan Direktur Utama Bulog adalah agar stok beras nasional tidak kurang, tapi stok Bulog harus ada 1 juta ton," kata Arief dalam diskusi “Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan”, Kamis (21/12).
Berdasarkan paparan Arief, stok akhir beras nasional tahun ini adalah sekitar 270.000 ton. Angka tersebut susut 80,3% dari stok akhir 2022 sejumlah 1,32 juta ton.
Arief mengatakan, Bulog kini dalam proses penawaran dengan negara asal impor beras untuk mendapatkan harga terbaik. Menurutnya, proses penawaran tersebut telah dibantu oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kunjungan kenegaraan.
