Bakti Kominfo Rampungkan 500 BTS hingga Akhir Tahun 2019
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bakal membangun 4.000 Base Transceiver Station (BTS) yang separuhnya bakal dibangun di wilayah Papua dan Papua Barat hingga 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 BTS akan dirampungkan di sisa tahun ini.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Anang Latif menjelaskan pemerintah sebelumnya menargetkan 5 ribu BTS hingga 2020. Adapun hingga saat ini sudah ada 1.000 lokasi BTS yang terkoneksi (live).
"Kami targetkan 500 BTS (selesai) tahun ini dan 3.500 BTS (selesai) tahun depan," ujar Anang di sela-sela konferensi pers dalam Forum Merdeka Barat ke-9, Selasa (15/10).
(Baca: Internet Lambat meski Ada Palapa Ring, Jokowi Janjikan 4 Ribu BTS Baru)
Ia melanjutkan, cakupan BTS itu berlokasi di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) Indonesia, seperti di Natuna. Lokasi itu, menurutnya, memiliki potensi tetapi belum memiliki sinyal telekomunikasi. Anang mengatakan, 50% dari 4 ribu BTS itu bakal dibangun di wilayah Papua dan Papua Barat.
"Fokus (pembangunan BTS) ke wilayah perbatasan dan 3T, diprioritaskan awal. Jadi, bukan berarti daerah lain tidak dibangun. Seperti di NTT (Nusa Tenggara Timur) juga banyak lokasi yang masih blank spot," kata dia.
Saat ini, menurut dia, pihaknya sudah mengumpulkan semua kepala dinas kabupaten dan beberapa bupati untuk mengetahui di mana saja lokasi usulan BTS tersebut. Adapun pembangunan BTS akan menggunakan anggaran dari BAKTI Kominfo alias dana universal service obligation (USO). Namun, ia enggan merinci jumlah anggaran proyek pembangunan BTS tersebut.
Pada akhir tahun lalu, BAKTI menyebut butuh dana sekitar Rp 6 triliun untuk mencapai target 5 ribu BTS. Sementara, uang yang diterima BAKTI hanya sekitar Rp 2,5 triliun pada tahun lalu.
(Baca: Sukses Jual 3.100 Menara, Saham Indosat Melonjak 20% dalam 2 Hari)
Anggaran sekitar Rp 2,5 triliun itu diperoleh dari pungutan 1,25% terhadap total pendapatan perusahaan telekomunikasi sekitar Rp 200 triliun. Dana itu disebut universal service obligation (USO).
Padahal perhitungannya, untuk membangun BTS layanan 2G butuh biaya Rp 80 juta per lokasi per bulan. Sekitar Rp 40 juta untuk membeli tiang dan listrik. Lalu, sisanya untuk transmisi satelit. Alhasil, setidaknya butuh Rp 1 miliar per lokasi per tahun. "Daerah terpencil tidak ada pilihan lain selain pakai satelit," kata Anang, akhir tahun lalu.
Sementara itu, masyarakat di wilayah 3T meminta agar layanannya ditingkatkan menjadi 4G. Perhitungannya, butuh Rp 180 juta per lokasi per bulan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi kapasitas 4G. Artinya, butuh sekitar Rp 2 miliar per lokasi per tahun.
