Sektor-sektor Potensial Pengungkit Ekonomi Hijau di Tengah Pandemi

Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membangun kembali perekonomian secara berkelanjutan. Sektor energi terbarukan, pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat menjadi andalan pemerintah.

Kepala Studi Lingkungan, LPEM FEB Universitas Indonesia Alin Halimatussadiah mengatakan, momentum pandemi harus dimanfaatkan untuk membangun perekonomian secara jangka panjang. "Jadi kita harus mengarah pada satu jalan yang lebih berkelanjutan dan hijau," kata Alin dalam acara Indonesia Data and Economic Conference 2021 Katadata featuring DBS Asian Insights Conference 2021, Senin (22/3).

Ia menjelaskan, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga kelestarian lingkungan, hingga penurunan kemiskinan. Namun, pemerintah harus jeli melihat sektor-sektor yang potensial mendukung rencana pembangunan tersebut. Beberapa sektor yang potensial, menurut dia, adalah energi terbarukan, pertanian, kehutanan, perikanan.

"Banyak sekali orang miskin yang bekerja di sektor itu. Ini artinya, ketika meningkatkan nilai tambah dari sektor tersebut, kita juga akan bisa mencapai target penurunan kemiskinan," ujar dia.

Ekonomi sirkular melalui daur ulang sampah, menurut dia, juga cukup potensial. Berdasarkan hasil studi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama pemerintah Denmark dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), penerapan ekonomi sirkular di Indonesia berpotensi menambah produk domestik bruto (PDB) Rp 593 triliun hingga 638 triliun.

Alin menjelaskan, pembangunan ekonomi berkelanjutan saat ini memang menimbulkan beban biaya yang lebih besar. Namun, pemerintah harus memikirkan manfaat jangka panjang yang lebih besar. 

Analis Eksekutif Senior Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan Ahmad Rifqi mengatakan, akan menyesuaikan sektor prioritas yang akan didukung pihaknya dengn rencana pembangunan ekonomi berkelanjutan.  "Pemerintah pasti sudah menyiapkan sektor prioritas," ujar Ahmad dalam kesempatan yang sama.

Saat ini, OJK telah mengeluarkan roadmap untuk mendukung ekonomi hijau. Setidaknya sudah ada dua roadmap yang sedang dijalankan saat ini.  Roadmap pertama diluncurkan  pada 2015-2019 dengan berbagai program yang membangun pemahaman dan kapabilitas dari sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi rendah karbon.

Roadmap kedua diluncurkan pada Januari 2021 ini. Regulator setidaknya sudah menyiapkan tujuh sub ekosistem yang akan dijalankan hingga  2025. "Mulai dari regulasi produk, market infrastructure, koordinasi kementerian/lembaga, serta capacity bulding," kata dia.

Iaa menjelaskan, masih ada perbedaan antar kementerian/lembaga terkait kriteria dan definisi ekonomi hijau saat ini  Dengan demikian, pada roadmap tahap II disusun green taxonomy sebagai bahasa persatuan ekonomi hijau berkelanjutan.

Green taxonomy akan  menjadi acuan kriteria atau klasifikasi bagi berbagai pihak, baik dari pelaku sektor jasa keuangan, regulator, maupun stakeholder lainnya untuk mendukung ekonomi hijau di Tanah Air.  Harapannya, para investor lebih mudah menanamkan modal dengan konsep hijau di Indonesia.

a