Anomali Ekonomi Labuan Bajo, Calon Lokasi Pertemuan KTT APEC 2023

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur digadang-gadang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT APEC dan G20 Summit pada 2023.
Image title
26 Desember 2019, 14:43
Labuan Bajo, NTT, KTT APEC, G20 Summit, bandara komodo
Katadata/Agustiyanti
Pemerintah berencana menjadikan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur sebagai lokasi KTT APEC dan G20 Summit pada 2023.

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur digadang-gadang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT APEC dan G20 Summit pada 2023. Wilayah ini sejak beberapa tahun terakhir memang menjadi primadona pemerintah dalam mendorong pariwisata di dalam negeri. Namun, pariwisata ternyata belum merupakan motor utama ekonomi di daerah tersebut. 

Presiden Joko Widodo bahkan belum lama ini menyebut Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium. Pemerintah pun gencar membangun infrastruktur di wilayah Indonesia Timur ini.

Namun, bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian Labuan Bajo?

Labuan Bajo merupakan satu dari 19 desa yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang tengah dikembangkan menjadi kota wisata. Desa ini masuk dalam kecamatan Komodo dengan luas total wilayah mencapai 768,9 km.

Bandara Komodo merupakan bandara kedua dengan penumpang terbanyak di wilayah NTT, setelah Bandara Eltari, Kupang. Total penumpang yang datang di bandara ini mencapai 35.284 penumpang pada Oktober, sedangkan total penumpang yang berangkat mencapai 35.173 penumpang.

Jumlah tersebut menyumbang 20,82% dari total penumpang yang datang ke provinsi NTT.

(Baca: Pemerintah Siapkan Labuan Bajo untuk Pertemuan KTT APEC)

Kendati demikian, pariwisata belum menjadi penyumbang utama perekonomian di wilayah NTT secara keseluruhan. Berdasarkan data BPS pada kuartal III 2019, perekonomian NTT paling banyak disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Disusul oleh administasi pemerintah, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor perdagangan eceran besar.

Adapun sektor konstruksi menempati posisi keempat terbesar penyumpang perekonomian wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi NTT pada kuartal III 2019 pun mengalami perlambatan dari 6,58% pada kuartal II 2019 menjadi 3,87%. Perlambatan ekonomi terjadi seiring konsumsi rumah tangga yang melemah usai momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta penurunan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan seiring musim kemarau yang panjang.

Kendati demikian, investasi yang masuk ke wilayah ini  meningkat 22,43% pada kuartal III 2019 dibanding periode yang sama tahun lalu.

Bank Indonesia dalam kajian regional wilayah NTT memproyeksi pertumbuhan wilayah ini pada tahun depan akan berada pada kisaran 5,45% hingga 5,85%, meningkat dibandingkan prakiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini sebesar 5% hingga 5,4%. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi NTT akan didorong oleh konsumsi dan investasi.

(Baca: Banyak Pendapatan Pemda Hilang, Valuasi Ekonomi Labuan Bajo Rp 2,3 T)

Investasi pada tahun depan diperkirakan didominasi oleh sektor pariwisata seiring upaya pemerintah menetapkan sektor pariwisata sebagai pendorong utama ekonomi wilayah ini.

Pemerintah antara lain berencana memperluas Bandara Komodo melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  Lewat KPBU ini, pemerintah membidik peningkatan kinerja dan pelayanan di Bandara Komodo.

Jumlah penumpang yang melalui bandara ini ditargetkan mencapai 4 juta orang dan kargo 3.500 ton pada 2044. Pengembangan bandara ini juga dilakukan untuk mendukung target pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai lokasi KTT G20 pada 2023 dan KTT APEC pada 2024. 

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Manggarai Barat menyoroti kecilnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata di tengah peningkatan wisatawan ke Labuan Bajo. Langkah-langkah penertiban pun digencarkan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Augustinus Rinus memperhitungkan valuasi ekonomi Labuan Bajo mencapai Rp 2,3 triliun. Namun, pendapatan daerah dari sektor pariwisata baru mencapai Rp 34,7 miliar tahun lalu.

Ia mengindikasikan, banyak potensi pendapatan yang hilang atau belum tergali di sektor pariwisata, misalnya yang terkait perkapalan. Saat ini, terdapat 350-500 kapal yang beroperasi di wilayah Labuan Bajo. Sebelum penertiban, hanya 56 kapal yang berbasis di Labuan Bajo. Selebihnya, kapal berbasis di Jakarta dan Bali.

(Baca: Krisis Agraria di Labuan Bajo: Sertifikat Ganda hingga Pemilikan Asing)

Langkah penertiban juga dilakukan atas biro wisata. Menurut Augustinus, banyak biro wisata yang menawarkan paket wisata Labuan Bajo berkantor di luar Labuan Bajo, bahkan di luar negeri. Adapun berdasarkan hasil survei, banyak wisatawan membeli paket wisata dari agen wisata di Bali.

Ke depan, ia berharap, Pemda bisa mendapatkan bagi hasil yang setara dengan pemerintah pusat dari tiket masuk kunjungan ke TNK. Apalagi, TNK direncanakan menjadi destinasi wisata premium. Tiket masuk direncanakan naik menjadi US$ 1.000 atau sekitar Rp 14 juta. “Kalau nanti Rp 14 juta, dikalikan 50 ribu (wisatawan) saja sekitar Rp 700 miliar. Kami ingin 50% Manggarai Barat,” ujar Augustinus.

Selain langkah-langkah penertiban pembukaan rute-rute wisata baru terus dilakukan guna meningkatkan waktu tinggal wisatawan di Labuan Bajo. Dengan waktu tinggal yang lebih lama, diharapkan pengeluaran wisata lebih besar, dan positif juga untuk ekonomi dan pendapatan daerah.

Sejauh ini, rata-rata lama kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo tercatat terus meningkat, dari 5,6 hari pada 2016, menjadi 6,1 hari pada 2017, dan 6,5 hari pada 2018.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait