Krisis Belum Berakhir, IMF Minta Negara G20 Tetap Gelontorkan Stimulus

IMF mengingatkan negara-negara G20 bahwa krisis pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga belanja stimulus perlu terus digelontorkan.
Image title
3 November 2020, 10:43
IMF, stimulus fiskal, defisit anggaran
ANTARA FOTO/REUTERS/Markus Schreiber/pool
Pertemuan G20. IMF mengingatkan negara-negara G20 bahwa krisis akibat pandemi corona belum berakhir pada tahun depan.

Dana Moneter Internasional atau IMF meminta negara-negara ekonomi terbesar yang tergabung dalam kelompok G20 untuk tetap meningkatkan belanja stimulus karena krisis virus corona belum berakhir.

Negara-negara G20 telah menggelontorkan stimulus mencapai US$ 11 triliun dalam bentuk dukungan yang diperlukan untuk individu, bisnis, dan sektor perawatan kesehatan sejak dimulai pandemi.

"Tindakan cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya ini telah membantu mencegah krisis ekonomi yang lebih buruk setelah Covid-19," kata Pejabat IMF Oya Celasun pada situs IMF yang dipublikasikan Senin (2/10).

Namun, menurut Celasun, negara-sebagian besar dukungan fiskal untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 menurun. Banyak manfaat seperti bantuan tunai ke rumah tangga, pembayaran pajak tangguhan, atau pinjaman sementara untuk bisnis telah kadaluarsa atau akan berakhir pada akhir tahun ini.

Advertisement

Analisis dalam laporan G20 memproyeksi, defisit fiskal hampir semua negara anggota kelompok tersebut menyusut tahun depan berdasarkan anggaran dan kebijakan yang diumumkan saat ini. Pada negara-negara dengan defisit fiskal yang melebar tajam tahun ini, neraca fiskal diperkirakan akan menyempit lebih dari 5% terhadap PDB tahun 2021.

"Penarikan dukungan ini terjadi pada saat pengangguran akibat krisis masih diperkirakan cukup besar," kata Celasun.

 IMF menekankan bantuan kepada masyarakat harus dipertahankan selama krisis. Pencabutan bantuan terlalu dini dapat menimbulkan pada lapangan kerja dan meningkatkan kemngkinan kebangkrutan yang lebih luas pada perusahaan.

"Dalam skenario tersebut, luka yang ditimbulkan oleh krisis kemungkinan akan menjadi lebih dalam," ujar dia.

Di sisi lain, kebijakan usai pandemi perlu diarahkan ke realitas baru dan membangun ketahanan. Celasun mencontohkan, kebijakan yang mempromosikan investasi dan perekrutan dalam perluasan sektor dan memberikan kesempatan pelatihan bagi pengangguran akan memperkuat pemulihan dan membuatnya lebih berkelanjutan.

"Investasi untuk mempromosikan dekarbonisasi tidak hanya dapat mengangkat lapangan kerja dalam waktu dekat tetapi juga meningkatkan ketahanan di masa mendatang," katanya.

Di antara negara G20, Indonesia merupakan salah satu negara yang memangkas anggaran pemulihan ekonomi pada tahun depan dibandingkan tahun ini. Dalam APBN 2021, anggaran program pemulihan ekonomi nasional ditetapkan sebesar Rp 421,7 triliun, turun dibandingkan tahun lalu Rp 695,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan terdapat beberapa alasan diturunkannya alokasi anggaran PEN tersebut, salah satunya perkiraan biaya penanganan pasien Covid-19 yang jauh berkurang.

"Ini didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di 2020 dan fokus pemerintah dalam penyediaan vaksin corona pada 2021," kata Sri Mulyani pada awal September.

Meski demikian, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran kesehatan yang cukup besar bahkan di atas amanat UU Kesehatan sebesar 5%. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin virus corona, imunisasi, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

Beberapa program perlindungan sosial direncanakan tidak seluas dan sebesar manfaatnya di tahun 2020. Hal itu sejalan dengan harapan semakin bergeraknya roda perekonomian dan terciptanya lapangan kerja baru. Dukungan pada UMKM, korporasi, dan insentif pada dunia usaha juga direlaksasi secara bertahap seiring pulihnya perekonomian nasional.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait