Defisit Anggaran: Berita Defisit Terkini - Defisit Hari ini

Banggar DPR dan pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun depan di rentang 5,3%-5,9%. Inflasi ditargetkan 2%-4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.300-Rp 14.800 per dolar AS.

Kondisi APBN pada akhir Maret yang mencatatkan defisit, berbalik dibandingkan akhir Februari 2022 yang masih mengalami surplus anggaran.

Sri Mulyani mengigatkan kembali target defisit APBN di bawah 3% pada tahun depan.

Pemerintah menargetkan defisit APBN di bawah 3% pada 2023 atau kembali ke level sebelum pandemi corona. Ada beberapa langkah yang disiapkan untuk menurunkan defisit anggaran negara.

Pemerintah menghabiskan Rp 83,3 triliun untuk merawat 1,4 juta pasien Covid-19 tahun lalu. Selain itu, Rp 33,2 triliun digunakan untuk membeli vaksin corona.

Pemangkasan anggaran MPR memicu kemarahan para pimpinan lembaga tersebut terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Defisit anggaran ini setara 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan tak berubah dari usulan awal pemerintah meski target pendapatan dan belanja dinaikkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang per Agustus 2021 yang mencapai Rp 550,6 triliun, turun 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kementerian Keuangan optimistis mengembalikan defisit APBN di bawah 3% pada 2023 seiring pemulihan ekonomi yang akan terjadi dalam dua tahun ke depan.

Batas maksimal defisit APBD secara kumulatif diturunkan dari 0,34% terhadap PDB pada tahun ini menjadi 0,32% terhadap PDB pada tahun depan.

Belanja negara dalam RAPBN 2022 dipatok lebih rendah dari APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun seiring upaya pemerintah menekan defisit anggaran.

Tahun 2022 menjadi tahun terakhir di mana pemerintah diijinkan untuk mengajukan defisit anggaran di atas 3% dari PDB.

Defisit APBN melebar dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 283,2 triliun. Penerimaan negara hingga semester I 2021 hanya mencapai Rp 886,9 triliun atau 50,8% dari target.

Berdasarkan hasil audit BPK, defisit APBN pada tahun lalu melebar dari perhitungan pemerintah yang mencapai 6,09% terhadap PDB menjadi 6,14% terhadap PDB.