Sri Mulyani Siapkan Dana Vaksin Rp 34 T, Sumbernya Burden Sharing BI

Agatha Olivia Victoria
12 November 2020, 16:19
anggaran, vaksin, vaksin covid-19, pandemi corona
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana pengadaan vaksin tersebut terdiri atas cadangan untuk tahun ini Rp 5 triliun dan cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 sebesar Rp 29,23 triliun.

Pemerintah menyiapkan anggaran vaksin Covid-19 sebesar Rp 34,23 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Anggaran tersebut berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana pengadaan vaksin tersebut terdiri atas cadangan untuk tahun ini Rp 5 triliun dan cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 sebesar Rp 29,23 triliun.

Advertisement

"Jadi ini dananya sudah diperuntukkan dan berasal dari BI melalui skema burden sharing yang 0%," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (12/11).

Anggaran vaksin Covid-19 masuk ke dalam struktur baru biaya kesehatan PEN 2020. Dalam realokasi anggaran PEN 2020, biaya kesehatan naik dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 97,26 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan. realisasi anggaran PEN per 9 November 2020 telah mencapai Rp 383,01 triliun, atau 55,1% dari pagu Rp 695,2 triliun. Realisasi PEN itu terdiri dari anggaran kesehatan Rp 34,07 triliun, perlindungan sosial Rp 181,11 triliun, sektoral k/l & pemda Rp 32,47 triliun, dukungan UMKM Rp 95,23 triliun, insentif usaha Rp 38,13 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 2,001 triliun.

Realisasi PEN per 9 November meningkat dari posisi sepekan sebelumnya yang baru mencapai 52,8%, terlihat dalam databoks di bawah ini.

Secara perinci, anggaran kesehatan telah terealisasi 35% dari pagu Rp 97,26 triliun,  terdiri dari insentif nakes pusat dan daerah Rp 4,13 triliun, santunan kematian nakes Rp 29 miliar, gugus tugas Covid-19 Rp 3,22 triliun, belanja penanganan Covid-19 Rp 21,32 triliun, bantuan iuran JKN Rp 1,92 triliun, dan insentif perpajakan kesehatan Rp 3,46 triliun.

Kemudian, anggaran perlindungan sosial penyerapannya mencapai 77,3% dari pagu Rp 234,33 triliun. Realisasi itu terdiri atas PKH Rp 36,71 triliun, kartu sembako Rp 37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 5,49 triliun, bantuan tunai non Jabodetabek Rp 30,57 triliun, dan Kartu Pra Kerja Rp 19,87 triliun.

Adapula diskon listrik Rp 6,97 triliun, BLT Dana Desa Rp 18,47 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp 4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp 3,29 triliun, serta bantuan subsidi gaji Rp 17,5 triliun.

Realisasi anggaran dana sektoral k/l & pemda telah mencapai 49,2% dari pagu Rp 65,97 triliun. Capaian tersebut terdiri atas realisasi anggaran padat karya Rp 15,5 triliun, insentif perumahan Rp 70 miliar, hibah pariwisata pemda Rp 70 miliar, dana insentif daerah pemulihan ekonomi Rp 4,85 triliun, serta dana alokasi khusus fisik Rp 7,29 triliun.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement