Ketergantungan BLU terhadap Anggaran Negara Menurun, Tinggal 20,79%
Pemerintah mencatat, 71,29% Badan Layanan Umum tidak lagi mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pembiyaan operasional. Jumlah ini naik dari 53,7% dibandingkan 2012.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa ketergantungan badan layanan umum (BLU) terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mulai menurun. BLU semakin mandiri dalam pembiayaan operasionalnya.
"Ini adalah hal yang positif meskipun kami tetap menjaga tidak terjadinya komersialisasi yang kemudian menimbulkan dampak negatif bagi pelayanan masyarakat terutama yang tidak mampu," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi BLU, Jumat (19/3).
Meski demikian, menurut dia, masih terdapat 20,79% BLU yang mengandalkan APBN. Jumlah ini menurun dari 46,3% pada 2012. Sri Mulyani mengharapkan pengelolaan keuangan BLU bisa semakin baik setiap tahunnya sehingga bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sri Mulyani menegaskan, pengelolaan BLU harus tetap profesional meski tidak mengejar keuntungan. "Tidak boleh amburadul, seenaknya sendiri. Justru manajemennya harus semakin baik karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat," ujarnya.
Ia memaparkan, terdapat 244 BLU yang diklasifikasikan ke dalam lima sektor, yakni pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan, penyediaan barang dan jasa lainnya, serta pengelolaan dana. BLU terbanyak berada disektor kesehatan yakni BLU rumah sakit.
Meski BLU rumah sakit hanya berjumlah 3,4% dari total rumah sakit di Indonesia, namun melayani 13,6% dari total pasien di seluruh Tanah Air. Sebanyak 80% pasien yang dilayani BLU rumah sakit merupakan pasien dari Jaminan Kesehatan Nasional.
Selain itu, terdapat pula BLU di bidang pendiditkan yang terdiri dari 101 perguruan tinggi atau 1,78% dari seluruh perguruang tinggi di Indonesia. Tetapi, jumlah yang kecil tersebut mendidik 1,5 juta mahasiswa atau 18,9% dari total mahasiswa di seluruh perguruan tinggi RI. "Sehingga pelayanan BLU ini sangat penting," kata dia.
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengapresiasi penurunan ketergantungan BLU terhadap APBN. "Seharusnya memang BLU ini bisa segera ditransformasikan menjadi lembaga yang mandiri," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Jumat (19/3).
Dia mencontohkan, salah satu transformasi tersebut bisa dilalui dengan cara melekatkan BLU kepada badan usaha milik negara (BUMN) pada sektor terkait. BLU selama ini diibaratkan sebagai semi BUMN.
Perbedaannya, BUMN memiliki fleksibilitas sangat besar sehingga dapat berkompetisi dengan swasta dalam hal mencari laba. Sementara, BLU tidak mengejar keuntungan dan mengutamakan pelayanan.
Dalam RAPBN 2021, alokasi pembiayaan investasi kepada BLU tercatat sebesar Rp 60,7 triliun, naik dari Rp 42 triliun pada outlook 2020. Pembiayaan tersebut rencananya akan diberikan dalam bentuk dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, lembaga manajemen aset negara, lembaga dana kerja sama pembangunan internasional.
Kemudian untuk dana abadai penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, serta badan pengelola dana lingkungan hidup.
