Peran Pegadaian Mendukung UMKM 'Naik Kelas' Lewat Holding Ultra Mikro
Langkah PT Pegadaian dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah bakal semakin mulus dengan terbentuknya holding ultra mikro. Holding ini akan terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan, holding BUMN pembiayaan usaha ultra mikro bertujuan untuk memperkuat bisnis UMi dan UMKM, serta mempermudah akses terhadap pembiayaan di Pegadaian. Perluasan akses terjadi karena masing-masing institusi dapat saling memanfaatkan outlet, agen, dan tenaga pemasar secara terintegrasi. Dengan demikian, daerah-daerah yang belum terjangkau oleh outlet Pegadaian dapat dilayani di outlet BRI, agen BRIlink, dan PNM.
“Holding juga akan menciptakan efisiensi karena penggunaan teknologi dapat dilakukan secara terintegrasi," kata Kuswiyoto, dalam keterangan resminya, Senin (22/3).
Dengan integrasi tersebut, sambung dia, transaksi nasabah ketiga perusahaan akan semakin cepat, akurat, mudah, dan hemat. Ketiga institusi juga bisa saling memanfaatkan gedung kantor atau outlet dan agen masing-masing perusahaan untuk memasarkan produk secara cross selling.
Kuswiyoto menjelaskan bahwa holding ultra mikro tak hanya memberikan dampak positif kepada pelaku UMi dan UMKM, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan agen dai ketiga perusahaan. Karyawan juga tak perlu khawatir karena holding tidak akan menimbulkan dampak negatif seperti pemutusan hubungan kerja, penutupan outlet, ataupun pengurangan pendapatan. "Bahkan sebaliknya jika bisnis semakin sehat maka kesejahteraan karyawan pun semakin meningkat," ujar dia.
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum Pegadaian Edi Isdwiarto menjelaskan, setidaknya terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi rencana pembantukan ekosistem ultra mikro. "Pandemi membuat cukup banyak UMKM hingga Umi menderita, padahal kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar," ujar Edi dalam Peluncuran Karya Jurnalistik IJTI 2021, Kamis (25/3).
Faktor pertama, yakni agenda pemerintah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan keuangan formal serta membantu pelaku usaha UMi untuk naik kelas. Menurut dia, pengusaha UMi cenderung kurang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.
Berdasarkan data Pegadaian, 80% pelaku usaha UMi dari 45 juta nasabah pada tahun 2018 masih membutuhkan dana tambahan. Sisanya sebanyak 20% sudah mendapatkan pendanaan yang cukup. Di sisi lain, terdapat 18 juta pelaku usaha UMi yang belum terlayani lembaga peminjam.
"Ini yang akan menjadi fokus utama ekosistem ultra mikro," katanya.
