Pemerintah Targetkan 3 Juta Lapangan Kerja Baru Tahun Depan
Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun menjadi 5,5-6,3% pada tahun depan. Pemerintah akan menciptakan 2,4 juta hingga 3 juta lapangan kerja baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, target tersebut dapat tercapai melalui upaya pertumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM. "Untuk padat karya termasuk pekerjaan jenis baru dalam digitalisasi," ujar Suharso dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (31/5).
Ia menjelaskan, terdapat empat juta tambahan tenaga kerja di sektor padat karya pada tahun lalu. Padahal, hampir tujuh juta tenaga kerja di sektor tersebut sempat kehilangan pekerjaan saat awal pandemi.
Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang tetapi turun dibandingkanAgustus 2020 yang mencapai 9,77 juta orang.
Pemerintah akan meningkatkan tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menekan tingkat pengangguran pada tahun depan. Selain itu, sistem informasi pasar kerja yang kredibel juga akan diperkuat sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.
Dengan menekan tingkat pengangguran, menurut dia, pemerintah akan menekan angka kemiskinan menjadi 8,5% hingga 9% pada tahun depan. Ada dua strategi yang akan ditempuh pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin. "Penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan," katanya.
Suharso menjelaskan, strategi penurunan beban pengeluaran meliputi integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial, penguatan sistem jaminan sosial nasional, dan penguatan sistem perlindungan sosial menjadi lebih adaptif.
Sementara strategi peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan, terdiri dari peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan skema pendampingan dan layanan terpadu, serta pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia turun sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021. Angka itu dibandingkan pada Agustus 2020, saat ekonomi terpukul pandemi Covid-19.
Menurut data Badan Pusat Statistik pada Februari 2021, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 139,81 juta penduduk. Di antaranya, sebanyak 131,06 juta orang berstatus pekerja dan 8,75 juta merupakan pengangguran terbuka. "Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (25/5).
Ida menjabarkan, dari yang berstatus pengangguran, yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan SMK dengan persentase 11,45%, diikuti oleh SMA (8,55%), universitas (6,97%) dan diploma (6,61%). Selain itu, tingkat pengangguran tenaga kerja berpendidikan SMP adalah 5,87% dan lulusan SD hanya 3,13%.
Kementerian Ketenagakerjaan, menurut Ida, melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja. Di antaranya, dengan melakukan transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan. "Potensi kapasitas latih BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Ida.
Selain itu, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
