Ramalan BI soal Tapering Off The Fed dan Siasat Mengantisipasinya

BI telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas rupiah demi mengantisipasi dampak penarikan likuiditas atau tapering off oleh The Federal Reserve.
Image title
30 Juni 2021, 10:44
tapering off, tapering off the fed, bank sentral AS, Bank Indonesia, taper tantrum
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia memperkirakan kebijakan pengurangan likuiditas atau tapering off oleh Bank Sentral AS, The Federal Reserve paling cepat dilaksanakan pada awal 2022. BI pun telah menyiapkan sejumlah langkah agar kebijakan The Fed tak menganggu stabilitas rupiah.

"Tapering oleh bank sentral AS paling cepat akan dilakukan awal 2022, secara bertahap. Sedangkan kenaikan bunga diprediksi November 2022," ujar Perry Warjiyo dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi, Senin (29/6).

Perry menjelaskan, The Fed saat ini masih mempertahankan stance kebijakan akomodatif, tanpa mengubah panduan ke depan. Bank Sentral AS mempertahankan kebijakan suku bunga 0-0,25% dan pembelian obligasi US$ 120 miliar. The Fed juga memandang kenaikan inflasi hanya bersifat sementara.

Advertisement

Selain itu, menurut Perry, diskusi tapering asset purchase pada rapat The Federal Open Market Committee (FOMC) mendatang juga baru bersifat kemungkinan. Meski demikian, nada dalam rapat FOMC menujukkan optimisme terhadap perekonomian AS.

Perry memastikan BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Pada 2021, seluruh instrumen kebijakan BI tetap bertujuan mendorong pemulihan ekonomi.

"Pada 2022, kebijakan moneter lebih untuk stabilitas, sementara empat kebijakan lainnya (makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta UMKM dan eksyar) tetap untuk mendorong pertumbuhan," kata Perry.

 

Dari sisi kebijakan moneter, perry memaparkan, BI tetap akan menjaga stabilitas rupiah dari dampak Fed tapering melalui intervensi tiga lapis di pasar spot, DNDF, dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Suku bunga akan tetap rendah dan longgar hingga muncul indikasi kenaikan inflasi permanen.

"Perubahan kebijakan moneter kemungkinan baru pada awal 2022 dan dimulai dari pengurangan likuiditas sebelum kenaikan BI rate," kata Perry.

Ia mengatakan, pihaknya akan turut memperkuat sinergi kebijakan, khususnya dengan pmerintah di bidang moneter, fiskal, dan struktural, maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan di bidang makroprudensial dan mikroprudensial.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, menurut Perry, BI tetap akan akomodatif dengan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral juga akan mendorong inovasi kebijakan makroprudensial longgar lanjutan untuk mendorong sektor prioritas dan UMKM.

Sementara dari sisi kebijakan digitalaisasi pembayaran, BI akan mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, mengembangkan infrastruktur pasar keuangan dan sistem pembayaran, serta mendorong efisiensi dan daya saing industri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan pemerintah akan terus mewaspadai dampak dari kebijakan Bank Sentral AS terutama kepada pasar surat berharga negara. Tren perubahan kebiijakan The Fed dapat memicu aliran modal asing yang masuk ke Indonesia berkurang dan menyebabkan pelemahan rupiah. Ini dapat membuat surat utang Indonesia tidak menarik lagi di mata investor.

"Sinyal perubahan kebijakan AS membuat yield obligasi AS naik dari 1% pada Januari 2021 menjadi 1,7% pada Maret 2021, kenaikannya 70%. SBN kita juga mengalami tekanan tetapi lebih rendah dari yield obligasi AS," katanya bulan lalu. 

Meski belum sepenuhnya pasti, sinyal pengetatan kebijakan The Fed membuat arus modal asing keluar dari pasar-pasar negara berkembang di Asia pada bulan lalu.

Berdasarkan data Institute of International Finance, investor asing menjual US$500 juta atau setara Rp 7,15 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dolar AS) lebih banyak saham dan obligasi daripada yang mereka beli di pasar negara berkembang Asia pada Mei. Ini menandai arus keluar bersih pertama sejak Desember tahun lalu. Sementara jika mengecualikan Tiongkok, arus modal keluar melonjak menjadi US$10,8 miliar atau setara Rp 154 triliun.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait