Serapan Anggaran Covid-19 Minim, Sri Mulyani Ancam Tahan Transfer DAU

Abdul Azis Said
23 Agustus 2021, 17:56
sri mulyani, anggaran, covid-19
Antara/Aprillio Akbar
Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mengalihkan sebagian anggaran penanganan Covid-19 daerah kepada sejumlah lembaga yang terlibat dalam vaksinasi seperti Polri, TNI, dan BKKBN.

Pemerintah mencatat, realisasi anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 baru mencapai 4,2 triliun atau 11,9% dari pagu Rp 35,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam tidak akan menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang realisasi anggarannya masih minim.

"Kalau mereka belum melakukan atau menyampaikan laporan, saya tidak akan transfer dulu anggarannya sampai mereka memberikan laporan supaya kami tahu seberapa komitmennya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Senin (23/8).

Advertisement

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Covid-19 dan Dampaknya, pemerintah daerah diharuskan melakukan earmarking 8% anggaran DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penangana Covid-19.

Berdasarkan penggunaannya, realisasi anggaran untuk kebutuhan umum baru sebesar Rp 1,7 triliun atau 15,5% dari pagu Rp 10,7 triliun. Anggaran ini dipakai untuk pengadaan obat, alat pelindung diri, serta makanan tambahan bagi isolasi mandiri (isoman).

Realisasi anggaran dukungan operasional untuk vaksinasi juga baru mencapai Rp 400 miliar atau 5,8% dari pagu Rp 6,5 triliun. Lantaran realisasinya yang masih minim, Sri Mulyani berencana mengalihkan anggaran tersebut kepada sejumlah lembaga yang terlibat dalam vaksinasi seperti Polri, TNI, dan BKKBN.

"Nanti kita akan coba agar anggaran Rp 6,5 triliun ini diintersep. Jadi, tidak akan kami berikan kepada daerah dalam bentuk DAU DBH tapi kami akan mengurangi dengan anggaran TNI, Polri dan BKKBN yang sudah memvaksinasi daerah tertentu," ujarnya.

Sementara itu, anggaran untuk dukungan PPKM di kelurahan dan desa baru terpakai Rp 100 miliar atau 8% dari pagu Rp 1,1 triliun. Serta anggaran untuk insentif tenaga kesehatan daerah yang baru terealisasi Rp 900 miliar atau 11,1% dari pagu Rp 8,1 miliar. Sri Mulyani juga menyoroti masih ada beberapa daerah yang belum menyalurkan insentif nakes atau realisasinya 0%.

Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement