Pemerintah Hemat Triliunan Rupiah untuk Beli Vaksin Berkat Hibah Asing
Pemerintah memastikan berhemat hingga triliunan rupiah dalam pengadaan vaksin Covid-19 lantaran separuhnya diperoleh secara gratis melalui skema hibah atau bantuan asing. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah hanya melakukan pembayaran atas pengadaan 121,4 juta dosis vaksin dari total stok 244 juta dosis vaksin yang dilaporkan Kementerian Kesehataan saat ini.
"Kami mendapat beberapa juta dosis vaksin yang sifatnya hibah, jadi bukan hanya kami beli tapi juga ada yang hibah," kata Suahasil dalam Konferensi Pers Evaluasi Program PC-PEN, Selasa (26/10).
Suahasil tidak memberikan keterangan detil berapa besaran penghematan yang dilakukan pemerintah dari hasil kiriman vaksin hibah tersebut.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran untuk vaksinasi telah digunakan sebesar Rp 28 triliun dari alokasi Rp 50 triliun. "Ada penghematan anggaran yang cukup besar karena Indonesia menerima cukup banyak vaksin gratis," kata Budi.
Budi mengatakan pemerintah akan terus mempercepat laju vaksinasi. Hingga hari ini (26/10), terdapat 184 juta dosis vaksinasi yang disuntikkan, terdiri dari 114 juta dosis pertama atau 54,8% dari total populasi dan dosis kedua atau lengkap 68,8 juta atau 33% dari total yang harus divaksinasi.
"Vaksinas. i sudah mencapai angka tertinggi yakni 2,34 juta suntikan per hari pada 21 Oktober. Dalam dua minggu terakhir, angka vaksinasi juga sudah mencapai lebih dari dua juta suntikan," kata Budi.
Ia menjelaskan, lebih dari separuh ibu kota provinsi sudah mencapai vaksinasi di atas 70% untuk dosisi pertama. Hanya tersisa 15 provinsi yang belum mencapai angka tersebut. Namun, pihaknya akan mengejar tingkat vaksinasi di seluruh provinsi mencapai 60% pada November dan 70% pada Desember sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Dengan laju vaksinasi seperti saat ini, vaksinasi hingga akhir tahun kami perkirakan dapat mencpai 290 juta dosis, terdiri dari 168 juta dosis pertama atay 80% target dan 123 juta dosis kedua atau 59% dari target 208 juta penduduk," ujarnya.
Hingga saat ini, menurut dia, pemerintah telah mengadakan 244 juta vaksin. Dari jumlah tersebut, sekitar 230 juta vaksin telah didistribusikan ke daerah dan telah disuntikkan sebanyak 180 juta dosisi. "Masih ada 50 juta stok di kabupaten/kota yang kami rasa akan aman," kata Budi.
Namun, ia menargetkan total vaksin yang akan masuk ke Indonesia sampai akhir tahun mencapai 428-448 juta dosis yang cukup disuntikkan dua dosis untuk 208 juta penduduk untuk mencapai herd immunity.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan pada rilis APBN Kita Senin (25/10), pemerintah sudah belanja vaksin sebesar Rp 21,1 triliun. Anggaran ini dipakai untuk mendatangkan 107,3 juta dosis vaksin yang tercatat sampai akhir September lalu.
Suahasil menjelaskan belanja kesehatan yang ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bukan hanya untuk pengadaan vaksin. Hingga 22 Oktober, realisasi belanja kesehatan mencapai Rp 116,82 triliun atau 54,3% dari pagu Rp 214,96 triliun.
Anggaran kesehatan dipakai untuk renovasi asrama haji menjadi rumah sakit daurat, termasuk rumah sakit darurat yang ada di Pademangan, Jakarta. Selain itu juga dipakai untuk pembagian paket obat bagi isoman, serta penebalan PPKM.
"Termasuk untuk biaya perawatan pasien selama pandemi, terutama saat kita terkena serangan varian Delta, pernah ada 500 ribu pasien aktif di Indonesia yang kita tangani pada satu hari tertentu, ini biaya perawatannya yang kita tangani," kata Suahasil.
Selain itu, pemerintah juga sudah membayarkan insentif kepada 1,26 juta tenaga kesehatan (nakes) pusat dan santunan kematian untuk 446 nakes. Kemudian anggaran kesehatan juga dipakai untuk pembayaran bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 34,71 juta peserta.
Secara keseluruhan, program PEN terdiri atas lima klaster. Di samping kesehatan ada juga belanja untuk perlindungan sosial, program prioritas , dukungan untuk UMKM dan korporasi serta insentif perpajakan untuk dunia usaha. Dari total anggaran PEN 2021 Rp 744,77 triliun, baru sekitar Rp 433,91 triliun atau 58,3% dari pagu yang terealisasi.
