Infrastruktur Ibu Kota Baru Dibiayai Sukuk Negara, Ini Rinciannya

Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara dapat mulai dilaksanakan pada semester pertama 2024. Sejumlah proyek pembangunan pun telah dimulai, antara lain didanai dengan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani beserta jajarannya melakukan inspeksi pembangunan proyek Institute Teknologi Kalimantan (ITK) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia juga meneken prasasti penandaan aset beberapa proyek SBSN di provinsi yang akan menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.

“Kami menandai aset-aset SBSN karena  masuk ke dalam neraca sehingga harus terus dipelihara. Ini merupakan bagian dari kita mengelola keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka,” kata Sri Mulyani pada acara penandatangan prasasti penanda aset SBSN di Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan (5/1), seperti dikutip dari Siaran Pers. 

Ia menegaskan aset-aset negara harus dipelihara dengan baik karena merupakan investasi berharga bagi generasi muda yang akan datang. Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut menandatangani prasasti penanda aset beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi sebesar Rp86,6 miliar pada 2019 untuk gedung pembelajaran dan senilai Rp99,9 miliar pada 2020 untuk laboratorium terpadu.
2. Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk mendukung konektivitas Ibu Kota Negara (IKN).  Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020 – 2023 dengan alokasi dana Rp 326,37 miliar.
3. Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri  Balikpapan dengan alokasi Rp 65 miliar pada 2021.
4. Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan alokasi Rp13,43 miliar pada 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp 1,163 triliun.
5. Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018  hingga 2021 mencapai total Rp 53,9 miliar.

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi sukuk proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai sejak 2014. Sejak saat itu hingga saat ini, total alokasi sukuk proyek untuk wilayah tersebut mencapai Rp6,48 triliun.

Sebagian besar alokasi sukuk proyek di provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sebesar 83,43% di sektor  jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

Sementara sisanya 15,13%, untuk pembangunan di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas. Kementerian Keuangan menyebut, tren pembiayaan proyek SBSN setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. 

Hingga 2021,  total proyek yang dibiayai dari SBSN mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain:

1. Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare – Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.
2. Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, seperti jembatan Youtefa di Jayapura - Papua, dan jembatan Pulau Balang di Kalimantan.
3. Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.
4. Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah)
5. Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.
6. Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional.