Penyaluran KPR FLPP Tahun Lalu Capai 24,19 T, Lampaui Target
Pemerintah mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun lalu mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Capaian ini melampaui target yang dipatok sebanyak 157.500 unit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, SMF menyediakan Rp 4,62 triliun atau 25% porsi penyaluran dana KPR FLPP, sedangkan sebesar Rp 19,58 triliun 75% dana disediakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP). Adapun dana BLU PPDPP berasal dari APBN Rp 16,62 trilun dan pengembalian pokok Rp 2,96 triliun.
Adapun dana yang disediakan oleh SMF, juga berasal dari penyediaan modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah pada tahun lalu sebesar Rp 2,5 triliun.
“Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang dikelola SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal,” ujar Sri Mulyani dalam penandatanganan komitmen pelaksanaan Key Performance Indicators/Indikator Kinerja Utama terkait penyaluran PMN tahun 2021 PT SMF dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (12/3)
Sri Mulyani menjelaskan, BUMN yang mendapatkan uang negara memiliki target-target kinerja yang harus dicapai dari sumber dana yang dicairkan. Ia menegaskan PMN yang berasal dari pajak, PNBP, dan pembiayaan tersebut harus dikelola berdasarkan good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Ini menunjukan komitmen Kementerian Keuangan sebagai ultimate share holder bersama Kementerian BUMN. Pemerintah dalam hal ini menggunakan instrument APBN dari berbagai jalur untuk mencapai target-target pembangunan nasional”, kata Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, PMN berfungsi untuk mendorong pertumbuhan bisnis BUMN, medukung program pemulihan ekonomi Indonesia sehingga dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, pengungki UMKM, dan peluang investasi asing masuk.
Adapun seluruh dana PMN yang diperoleh SMF sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun lalu di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang untuk mendukung program KPR FLPP.
Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopoa mengatakan, penyaluran dana FLPP merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. “Dana yang dialirkan untuk KPR Subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Heliantopo.
Heliantopo berharap dukungan SMF pada Program KPR FLPP dapat akan memberikan efek berlipat, yakni menggerakan 170 industri turunan lainnya di sektor perumahan, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dalam kesempatan ini, Menkeu juga berkesempatan berdialog dengan 10 orang debitur atau mayarakat penerima manfaat Program KPR FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Masyarakat mengaku merasa sangat terbantu dengan dukungan Pemerintah melalui SMF di Program KPR FLPP. Selain harga rumah yang terjangkau, banyak diantaranya rumah warga tersebut berfungsi sebagai tempat usaha yang menghidupkan ekonomi warga di daerah.
Bantuan KPR FLPP antara lain dirasakan Yuni Masruroh yang berprofesi sebagai sales perusahaan kosmetik. Ia akhirnya memiliki rumah impian setelah mengontrak dan hidup berpindah-pindah selama 14 tahun.
Rumah yang Yuni tempati saat Ini juga digunakan sebagai tempat usaha depot isi ulang air mineral galon untuk membantu menyokong ekonomi keluarga. Suami Yuni terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pendemi Covid-19.
Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) LPPM Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi. Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.
